Semua kepala dinas terkait memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap WR yang lalai.
Aktivis dari LAWAN NTB, Aris Firdaus, menanggapi temuan BPK tersebut. Ia mengatakan temuan ini bukan hanya soal uang yang ‘hilang’, tapi juga soal krisis tata kelola dan tanggung jawab pejabat publik.
“Jika sistem tak dibenahi dan pelanggaran terus dibiarkan, maka kebocoran keuangan daerah bisa makin besar dan kronis. Padahal, PAD adalah tulang punggung pembangunan daerah,” ujar Aris, Minggu (20/7/2025).
Publik kini menunggu, apakah Pemerintah Kabupaten Sumbawa berani bertindak tegas—atau justru membiarkan ratusan juta rupiah terus ‘mengalir entah ke mana’.
Redaksi___
