LOMBOK UTARA, SIAR POST | Sebanyak 137 perangkat desa dari 43 desa di Kabupaten Lombok Utara mengikuti bimbingan teknis (bimtek) intensif selama tiga hari.
Bukan untuk hukuman, “karantina” ini digelar demi memperkuat kemampuan mengelola aplikasi dan anggaran desa agar tata kelola pemerintahan desa lebih transparan dan akuntabel.
Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa yang berlangsung di Hotel Puri Indah, Mataram, pada Jumat (8/8/2025) hingga Minggu (10/8/2025), ini mencakup materi Coretax (pajak), SIPADES, Prodeskel, dan Epdeskel.
BACA JUGA : Satpol PP Lombok Utara Kembali Gempur Rokok Ilegal, Edukasi Masyarakat Jadi Prioritas
Seluruh sesi dijalankan secara penuh dari pagi hingga malam dengan kombinasi teori dan praktik.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten I Setda Lombok Utara, Atamaja Gumbara, SP., Kepala Inspektorat, Herianto, SP, Kadis P2KBPMD, Mala Siswadi, S.Kom., Ketua Asosiasi Kepala Desa, Budiawan, SH., Camat Se-KLU, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta undangan lainnya.
Asmayandi, SH., MH., dari Lembaga Merenten Konsultan Hukum selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Dinas P2KBPMD, serta Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Utara atas kepercayaan yang diberikan.
“Semoga kemitraan ini terus berlanjut dan menjadi semangat bersama untuk memajukan desa,” ujarnya.
Menurutnya, jumlah peserta bervariasi per desa, antara dua hingga empat orang. Ditambah 1 operator kecamatan dan 2 pendamping dari dinas, total peserta mencapai 137 orang.
Sementara itu, Ketua AKAD Lombok Utara, Budiawan, SH., menegaskan kegiatan ini lahir dari hasil diskusi panjang antara Dinas P2KBPMD dan BPMD Dukcapil Provinsi NTB, lalu dibahas dalam rapat koordinasi AKAD.
BACA JUGA : Kapolres Lombok Utara Terima Penghargaan dari LUCW Sebagai Kapolres Terinovatif dan Responsif
“Jangan sampai ada anggapan ini semata-mata keinginan pengurus AKAD. Dasarnya adalah kebutuhan untuk memperkuat penguasaan aplikasi dan administrasi desa,” tegasnya.
Budiawan juga mengingatkan pentingnya membangun kesatuan antara kepala desa dan perangkatnya, serta menjaga komunikasi dengan pihak kecamatan dan Dinas P2KBPMD.
“Pengelolaan APBDes harus sesuai harapan bersama. Koordinasi jangan sampai putus,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas P2KBPMD Lombok Utara, Mala Siswadi, S.Kom., mengapresiasi komitmen perangkat desa untuk terus belajar. Ia memaparkan, akselerasi pembangunan desa berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan stunting.
Menurut Mala, Pada awal berdirinya Lombok Utara, angka kemiskinan mencapai 43 persen. Kini, turun menjadi 23 persen. Angka stunting pun menyusut dari 33 persen pada 2021 menjadi 13,5 persen pada 2025.
“Ini bukti kerja sama kita semua. Setelah bimtek ini, komunikasi harus lebih intens agar visi-misi pemerintah bisa terwujud,” kata Mala.
Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Lombok Utara, Atmaja Gumbara, SP, yang hadir mewakili Bupati. Ia berharap pelatihan ini melahirkan perangkat desa yang semakin profesional, amanah, dan siap menjawab tantangan pembangunan.( Niss)
