Sumbawa Barat, SIAR POST – Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) memasuki babak krusial. Setelah bertahun-tahun menyuarakan aspirasi pemekaran wilayah, Presidium Aliansi PPS se-Pulau Sumbawa resmi menetapkan tiga agenda besar yang akan dilaksanakan di Jakarta demi memastikan cita-cita masyarakat Pulau Sumbawa terwujud.
Dalam rapat konsolidasi daring, Sabtu (9/8/2025), yang diikuti Presiden Aliansi PPS, Sekjen, dan seluruh Ketua Aliansi PPS dari Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, hingga Kota Bima, disepakati langkah strategis yang akan “mengguncang” pusat kekuasaan.
BACA JUGA : Dukung Aspirasi Pembentukan PPS Dengan Damai, Tokoh KSB Angkat Bicara
Tiga agenda itu meliputi:
- Audiensi resmi dengan Komisi II DPR RI untuk memastikan dukungan politik terhadap pembentukan provinsi baru.
- Dialog strategis bersama diaspora Pulau Sumbawa di Jakarta guna menghimpun kekuatan moral, jaringan, dan dukungan logistik dari perantau.
- Aksi damai di depan Kementerian Dalam Negeri dan Istana Negara sebagai bentuk penegasan bahwa aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa tak lagi bisa diabaikan.
Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, menegaskan seluruh delegasi siap berangkat ke Jakarta membawa suara rakyat yang selama ini mendambakan pemerataan pembangunan.
“Kami pastikan tiga bus yang isinya ratusan orang akan berangkat ke Jakarta. Seluruh agenda di Jakarta berjalan sesuai rencana. Ini bukan sekadar perjalanan, ini adalah langkah sejarah,” tegasnya.
Perjuangan Panjang PPS
Gerakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukanlah hal baru. Sejak lebih dari satu dekade lalu, aspirasi ini telah bergulir di berbagai forum, mulai dari rapat daerah, pertemuan lintas tokoh, hingga audiensi ke pemerintah pusat.
Pulau Sumbawa yang terdiri dari lima daerah otonomi ini kerap merasa terpinggirkan dari pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Pulau Lombok.
Isu jarak, ketimpangan pembangunan infrastruktur, hingga minimnya pelayanan publik yang merata menjadi alasan kuat di balik dorongan pembentukan provinsi baru.
Presidium PPS sebelumnya juga telah mengajukan dokumen kajian akademik dan naskah akademis ke DPR RI dan Kemendagri, namun belum mendapatkan keputusan final.
Kini, momentum kembali digerakkan. Dukungan tokoh masyarakat, akademisi, organisasi mahasiswa, hingga komunitas perantau semakin solid.
PPS menilai bahwa pemekaran akan membuka peluang percepatan pembangunan, pemerataan anggaran, dan penguatan identitas kultural masyarakat Pulau Sumbawa.
Rombongan delegasi PPS dijadwalkan berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat. Mereka optimistis, tiga agenda besar ini akan menjadi penentu sejarah lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa yang sudah lama diidam-idamkan rakyat.
Editor: SIARPOST Newsroom
siarpost@gmail.
Instagram: @siarpost | FB: SiarPost
