Lombok Utara, SIARPOST– Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, Senin (11/8/2025).
Dalam rapat tersebut, fokus pembahasan diarahkan pada pos pendapatan sebelum nantinya beralih ke pos belanja.
Koordinator Banggar DPRD KLU, I Made Kariyasa, menyoroti rancangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 yang dinilai tidak disusun berdasarkan capaian tahun sebelumnya.
BACA JUGA : Persejasi NTB Raih Perunggu di Fornas VIII, Sepak Bola Berjalan Jadi Primadona Baru
Ia mempertanyakan alasan target PAD tahun depan sama persis dengan target 2025, yakni Rp 990 miliar.
“Angka akhirnya tidak berubah. Ini seperti disusun tanpa data dan asumsi yang benar atau sesuai fakta di lapangan,” ujar Kariyasa.
Menurutnya, seharusnya angka target PAD mengalami penyesuaian. Untuk itu, pihaknya meminta eksekutif memberikan penjelasan atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada TAPD.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Utara, Anding Duwi Cahyadi, menekankan pentingnya pembahasan yang cepat untuk APBD Perubahan 2025 dan APBD murni 2026. Ia mengingatkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang besar dapat menghambat pelaksanaan program jika tidak segera dibahas.
“Angka Rp110 miliar bukan jumlah kecil, apalagi hanya tersisa waktu tiga bulan: Oktober, November, dan Desember. Berat untuk kita selesaikan, tapi proses harus jalan. Yang penting, ada komitmen menyelesaikan KUA-PPAS 2026 dan APBD Perubahan,” ujarnya.
BACA JUGA : Persejasi NTB Raih Perunggu di Fornas VIII, Sepak Bola Berjalan Jadi Primadona Baru
Ia mengungkapkan, hingga 31 Juni 2025, realisasi PAD telah mencapai lebih dari Rp 109 miliar atau 36,27 persen. Sementara proyeksi pendapatan daerah yang sah untuk 2026 sudah dianggarkan. Lombok Utara sendiri tidak menerima hibah pada APBD 2025 dan diperkirakan tidak akan ada hibah pada 2026.
Hingga berita ini diturunkan, pembahasan APBD Perubahan 2025 masih berlangsung di ruang rapat DPRD Lombok Utara. ( Niss)
