Sumbawa Barat, SIAR POST – Suara keras datang dari masyarakat Sumbawa Barat yang menuntut DPRD setempat untuk kembali pada amanah rakyat. Aktivis perempuan Yuni Bourhany menegaskan, momentum saat ini harus dijadikan titik balik bagi DPRD agar serius menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial, mulai dari kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan masyarakat hingga pengawasan dugaan korupsi proyek yang menjadi catatan kritis publik.
“Kalau DPRD tidak mau mengurus rakyat, maka momentum ini akan menjadi sejarah di KSB. Rakyat akan terus bergerak bahkan sampai kabupaten sampai ketimpangan sosial diselesaikan,” tegas Yuni Bourhany, Minggu (31/8/2025).
BACA JUGA : Ngeri! Detik-detik Api Melahap Gedung DPRD NTB Saat Aksi Demontrasi
Isu Nasional Ikut Panaskan Suasana
Tuntutan warga Sumbawa Barat juga tak lepas dari dinamika nasional. Publik memprotes kenaikan tunjangan DPR yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Isu UU Perampasan Aset yang dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas juga memicu kekecewaan.
Tragedi di Jakarta pun menambah kemarahan publik, ketika seorang driver ojek online meninggal setelah tertabrak saat mengikuti demo. Bahkan rumah anggota DPR RI Uya Kuya dan Ahmad Sahroni sempat didatangi massa hingga memicu keributan besar.
Kondisi ini memperlihatkan adanya gelombang ketidakpuasan masyarakat secara luas, termasuk di Sumbawa Barat.
Warga Miskin dan Pengangguran Menjadi PR Serius
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat masih berada di kisaran dua digit, dengan ribuan kepala keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan jumlah yang signifikan, terutama di kalangan anak muda produktif.
Fakta ini menjadi sorotan warga. Mereka menilai DPRD dan pemerintah daerah belum menunjukkan langkah nyata untuk mengurangi ketimpangan sosial. Program pemberdayaan masyarakat dianggap masih minim, sementara solusi lapangan kerja belum terlihat jelas.
“Bukannya fokus membantu warga, pemerintah daerah dan DPRD malah sibuk menggelar konser. Padahal di sisi lain, rakyat masih banyak yang menganggur dan hidup dalam kesulitan,” tambah Yuni.
BACA JUGA : Bulog Hadirkan Beras Murah di Sumbawa, TNI Kawal Langsung Agar Masyarakat Hingga Pelosok Bisa Terbantu
Menanggapi situasi yang kian memanas, Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., mengeluarkan surat edaran resmi pada 30 Agustus 2025. Dalam edaran itu, Bupati mengajak masyarakat untuk menjaga kedamaian, menahan diri dari provokasi, dan menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa kekerasan.
“Mari kita jaga kondusivitas, menolak kekerasan, dan tetap bersatu dalam kebersamaan demi pembangunan Sumbawa Barat yang berkelanjutan,” tegas Bupati Amar.
Sejalan dengan itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak rakyat, namun tindakan anarkis harus ditolak bersama.
“Kita sepakat, masyarakat NTB menolak kekerasan. Karena instabilitas pertama kali yang merasakan dampaknya adalah rakyat itu sendiri,” ujarnya.
