Mataram, SIAR POST – Di tengah isu kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang masih menghantui Nusa Tenggara Barat (NTB), kabar mengejutkan datang dari gedung wakil rakyat. Berdasarkan dokumen resmi yang beredar, alokasi gaji dan tunjangan DPRD Provinsi NTB naik signifikan hingga Rp10,3 miliar lebih pada tahun anggaran terbaru.
Jika sebelumnya tercatat Rp41,7 miliar, kini angka tersebut membengkak menjadi Rp52,04 miliar. Kenaikan ini bukan hanya soal gaji pokok, melainkan juga menyentuh tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan, serta tunjangan transportasi yang nilainya tak kalah fantastis dengan total belasan miliar.
BACA JUGA : Rumah Singgah Senja EF Hadir di Mataram: Harapan Baru untuk Pasien Kurang Mampu NTB
Rincian Kenaikan Anggaran DPRD NTB
Belanja Gaji dan Tunjangan: naik Rp10,3 miliar
Tunjangan Kesejahteraan: naik Rp2,2 miliar (dari Rp10,37 miliar menjadi Rp12,59 miliar)
Tunjangan Perumahan: naik Rp2,2 miliar (dari Rp10,14 miliar menjadi Rp12,35 miliar)
Tunjangan Transportasi: naik Rp8,1 miliar (dari Rp9,36 miliar menjadi Rp17,47 miliar)
Jika ditotal, tambahan anggaran untuk pos-pos kesejahteraan anggota dewan ini mencapai belasan miliar rupiah dalam setahun.
Dibandingkan dengan Pendapatan Per Kapita Warga NTB
Menurut data resmi BPS, PDRB per kapita NTB 2024 mencapai Rp32,28 juta per orang per tahun. Namun, angka ini hanyalah potret “produksi ekonomi rata-rata” yang dibagi ke penduduk, bukan pendapatan riil yang benar-benar masuk ke kantong warga.
Dalam kenyataannya, pendapatan rumah tangga per kapita jauh lebih rendah. Untuk ilustrasi, digunakan perkiraan Rp19 juta per orang per tahun (sekitar Rp1,5 juta per bulan) sebagai pendekatan pendapatan riil masyarakat.
Selain itu, data BPS juga mencatat bahwa garis kemiskinan NTB per Maret 2025 sebesar Rp556.846 per kapita per bulan.
BACA JUGA : Geger di Bima! Suami Grebek Istri Berstatus ASN Bersama Pria Lain, Lapor Polisi soal Dugaan Persetubuhan
Dengan ilustrasi sederhana, jika Rp10,3 miliar kenaikan gaji DPRD itu dibagi rata dengan asumsi pendapatan Rp19 juta per tahun, maka 543 orang bisa hidup setahun penuh. Atau jika dibagi dengan rata-rata pendapatan Rp1,5 juta per bulan, maka 6.886 warga bisa terbantu biaya hidup sebulan penuh.
Suara Relawan: “Banyak Warga Masih Sulit Berobat dan Dapat Bansos”
Salah satu relawan dari Desa Bagik Papak, Pringgabaya, Lombok Timur, yang dihubungi Jumat (12/9/2025) menilai kenaikan tunjangan anggota dewan sangat kontras dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
“Masih banyak warga miskin yang sulit sekali mendapatkan akses berobat. Bantuan sosial juga sering tidak tepat sasaran. Biaya pendidikan untuk anak-anak juga belum maksimal bisa didapatkan. Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap warga miskin yang benar-benar butuh, dan harus turun langsung mengecek rumah-rumah yang tidak layak huni untuk diperbaiki,” ujarnya.
Nada serupa datang dari relawan asal Bima, Siti Sahodah, yang menegaskan bahwa masyarakat kecil di NTB masih menghadapi masalah mendasar.
“Kemiskinan di NTB ini nyata, terutama di desa-desa. Banyak warga kesulitan bayar biaya sekolah anak, masih ada yang putus sekolah karena ekonomi. Untuk berobat pun sering terkendala biaya dan akses, apalagi di daerah terpencil. Sementara itu, bantuan sosial tidak merata, ada yang benar-benar miskin justru tidak terdata,” ungkap Siti Sahodah dengan nada prihatin.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat semakin kecewa melihat kenaikan gaji dan tunjangan DPRD NTB yang begitu besar.
Pertanyaannya: di tengah banyaknya warga yang masih kesulitan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok, pantaskah kenaikan fantastis ini terjadi?
BACA JUGA : Polisi Temukan Bercak Darah di TKP Penemuan Mayat Pantai Nipah, Tes DNA Jadi Kunci Ungkap Pelaku
Sementara masyarakat masih harus antre bantuan sosial, berjuang mendapatkan layanan kesehatan, hingga banyak desa yang belum merasakan infrastruktur layak, justru para wakil rakyat menikmati lonjakan kesejahteraan yang signifikan.
_SELANJUTNYA _
