Sumbawa Barat, NTB (SIAR POST) | Suara lantang kembali menggema dari Bumi Sumbawa Barat. Tokoh masyarakat sekaligus pemerhati sosial-politik, HM Yames WP, mengeluarkan pernyataan keras terkait lambannya respons pemerintah pusat atas aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa yang sudah hampir 25 tahun memperjuangkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
“Pulau Sumbawa bukan anak tiri! Jangan lagi pusat menutup mata. Jika aspirasi masyarakat soal DOB tidak segera dipenuhi, maka kami siap bersatu untuk menghentikan seluruh aktivitas tambang di daerah ini,” tegas H. Yames dengan nada tinggi.
Menurutnya, desakan pembentukan PPS bukan sekadar ambisi elit politik, melainkan kebutuhan mendesak rakyat Pulau Sumbawa.
Ia menilai selama ini potensi kekayaan alam, terutama tambang, lebih banyak dinikmati pihak luar, sementara masyarakat lokal tetap bergulat dengan jalan rusak, pengangguran tinggi, dan layanan kesehatan yang jauh dari harapan.
“Setiap hari kekayaan alam dikeruk, tapi rakyat di sini masih hidup penuh keterbatasan. Kalau pusat terus mengabaikan, jangan salahkan masyarakat bila kami bersatu mengambil sikap tegas,” ujarnya.
Yames menegaskan perjuangan PPS adalah wujud kesetiaan rakyat terhadap NKRI, bukan gerakan separatis. Namun jika pemerintah pusat terus memandang sebelah mata, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara bisa semakin dalam.
Pernyataan keras ini sontak menjadi topik hangat di Sumbawa. Pengamat politik lokal menilai ancaman penghentian aktivitas tambang adalah “senjata pamungkas” dalam menekan pemerintah pusat. Pasalnya, perusahaan tambang besar di Pulau Sumbawa memiliki peran vital dalam roda ekonomi nasional.
“Kalau aktivitas tambang dihentikan, dampaknya tidak hanya ke daerah, tapi juga ke level nasional. Ultimatum ini jelas pesan serius agar pusat membuka mata dan telinga,” ujar salah seorang pengamat.
BACA JUGA : Logikanya Aneh Kematian VR di Nipah, Dipukul dari Belakang Hingga Babak Belur Kok Jadi Tersangka?
Kini, masyarakat Pulau Sumbawa menanti langkah konkret dari pemerintah pusat. Apakah perjuangan panjang yang sudah menelan energi, biaya, dan waktu puluhan tahun ini akhirnya membuahkan hasil, atau justru kembali kandas di meja birokrasi.
H. Yames menutup pernyataannya dengan pesan tegas: “Kami tidak mencari gaduh. Kami hanya menuntut keadilan. Pulau Sumbawa harus diperlakukan setara. Jangan lagi dipinggirkan.”
Redaksi | SIAR POST
