Menurutnya, jalur hukum yang tepat dalam kasus ini adalah perdata atau administratif, bukan pidana.
“Jika hukum pidana digunakan untuk menjerat kebijakan, maka yang akan hancur bukan hanya satu orang, tapi keberanian seluruh birokrat untuk bekerja,” tambahnya.
Kasus NCC kini menjadi ujian besar bagi sistem hukum di NTB.
Apakah majelis hakim akan menegakkan keadilan berdasarkan fakta, atau tetap mempertahankan tafsir pasal yang kaku?
Forum hukum, akademisi, dan masyarakat sipil berharap putusan nanti menjadi preseden positif bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi kebijakan publik yang justru memberikan manfaat bagi daerah.
