Pelayanan Adminduk Dukcapil Lombok Barat Menyapa Hingga Pelosok: Gandeng NTBcare dan Ombudsman

Tim UPT2 Dukcapil Lombok Barat Lakukan Perekaman KTP-EL By Request untuk Lansia di Dusun Dopang Tengah Desa Dopang Kecamatan Gunung Sari Lombok Tengah pada Oktober 2025 yang lalu. Dok. Facebook Dukcapil

Lombok Barat, SIARPOST – Upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat terus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat.

Melalui program “Datangi dan Layani”, petugas Dukcapil turun langsung ke desa-desa terpencil untuk memastikan setiap warga, termasuk difabel, lansia, dan penyandang ODGJ, mendapatkan dokumen kependudukan yang sah.

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, Faturrahman, mengatakan bahwa langkah jemput bola ini merupakan bentuk nyata pelayanan publik tanpa diskriminasi.

BACA JUGA : KUAT NTB Resmi Laporkan Dugaan Permainan Tender SPAM Lombok Barat ke Polda

Dukcapil, kata dia, tak hanya bekerja di kantor, tetapi juga turun langsung ke dusun-dusun terpencil di Sekotong, Suranadi, Sesaot, hingga Lembah Sempage.

“Kami menyebutnya program datangi dan layani. Banyak masyarakat yang sulit mengakses layanan adminduk karena keterbatasan transportasi dan pengetahuan. Maka kami yang mendatangi mereka,” ujar Faturrahman, Sabtu (18/10/2025).

Dalam pelaksanaannya, Dukcapil Lombok Barat bersinergi dengan berbagai pihak seperti Ombudsman RI Perwakilan NTB dan NTBcare. Sinergi ini, kata Faturrahman, memperkuat semangat kolaborasi dalam memperluas jangkauan pelayanan adminduk, terutama bagi kelompok masyarakat yang termarjinalkan.

“Kami pernah turun bersama Ombudsman ke wilayah terpencil. Dengan NTBcare juga luar biasa, mereka bahkan menyiapkan transportasi untuk menjemput dan mengantar warga ke lokasi pelayanan,” jelasnya.

Program kolaboratif ini, lanjut Faturrahman, tidak hanya mempercepat layanan tetapi juga menghapus praktik calo yang selama ini sering membebani warga.

Selain itu, dengan turun langsung ke lapangan, validitas data kependudukan menjadi lebih akurat, karena proses verifikasi dilakukan bersama kepala dusun dan kepala desa.

BACA JUGA : Diduga Lalai Tangani Pasien, RSUD Lombok Utara Disorot Usai Bayi Meninggal Dunia

“Dengan cara ini, kami bisa mencatat langsung berdasarkan keterangan resmi dari aparat desa. Tidak ada lagi keraguan dalam pencatatan, dan pelayanan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Yuni Bourhany dari NTBcare mengapresiasi langkah Dukcapil Lombok Barat yang dinilai sangat humanis dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami pentingnya dokumen kependudukan seperti KTP dan KK, terutama mereka yang hidup di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik dan sosial.

“Langkah Dukcapil ini sangat membantu warga termarjinalkan. Kami siap membantu lewat jaringan relawan NTBcare di seluruh kabupaten agar lebih banyak warga bisa mendapatkan layanan,” ungkap Yuni.

Ia menambahkan, jika program ini dijalankan secara masif dan berkelanjutan, dalam waktu enam bulan ke depan Lombok Barat bisa menjadi kabupaten inklusif di mana semua warganya memiliki identitas kependudukan yang sah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *