Taliwang, SIAR POST — Gelombang kritik terhadap rencana pengadaan mobil dinas mewah bagi tiga pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menguat. Setelah sejumlah aktivis mengecam kebijakan tersebut, kini giliran Aliansi For Justice Save KSB ikut bersuara lantang menentangnya.
Ketua Aliansi, Abbas Kurniawan, menegaskan bahwa DPRD semestinya menjadi cerminan nurani rakyat, bukan justru menampilkan gaya hidup elitis di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
“DPRD itu harus memahami denyut nadi rakyat, bukan sibuk bergaya dengan mobil mewah. Jangan sampai mereka malah terlalu nyaman di dalam mobil Fortuner, sehingga kepekaannya terhadap jeritan rakyat hilang,” tegas Abbas, Selasa (22/10/2025).
Pernyataan Abbas menambah panjang daftar kritik terhadap rencana pengadaan tiga unit mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD KSB pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Mobil yang disebut-sebut berjenis Toyota Fortuner itu ditaksir bernilai lebih dari Rp500 juta per unit, sehingga total anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp1,5 miliar lebih.
Langkah tersebut menuai kecaman karena dinilai tidak memiliki urgensi dan tidak berempati terhadap kondisi rakyat yang masih hidup dalam kesulitan.
Rakyat Masih Susah, Dewan Justru Hidup Nyaman
Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB 2024 menunjukkan angka kemiskinan di KSB masih berada di kisaran 13,05 persen, sementara pengangguran terbuka mencapai 4,2 persen. Bahkan, 18 persen anak di bawah lima tahun tercatat mengalami stunting akibat kurang gizi kronis.
Kondisi ini memperlihatkan betapa timpangnya kebijakan para wakil rakyat jika dibandingkan dengan realitas kehidupan masyarakat di lapangan.
“Ketika rakyat masih berjuang mencari makan dan menyekolahkan anak, DPRD justru sibuk menambah kenyamanan dengan mobil baru seharga setengah miliar rupiah. Ini bukan sekadar kebijakan salah arah, tapi juga ketimpangan moral,” kritik M. Firdaus, Kepala Bidang Investigasi Lawan NTB.
BACA JUGA : Percepat Pelayanan Bantuan pendampingan Pasien Rujukan, BAZNAS Sumbawa Barat Akan Coba Manfaatkan IT
Urgensi Dipertanyakan: Rakyat Butuh Program, Bukan Fortuner
Firdaus menilai, pengadaan mobil dinas seharusnya dilakukan hanya jika kendaraan lama sudah benar-benar tidak layak pakai. Jika pengadaan didasari alasan “penyesuaian fasilitas jabatan”, maka itu patut disebut pemborosan anggaran publik.
“Mobil mewah tidak akan mempercepat pelayanan publik. Yang dibutuhkan rakyat itu air bersih, lapangan kerja, dan bantuan usaha — bukan pejabat yang pamer mobil di jalan berlubang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, kebijakan seperti ini bisa memperlebar jarak antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
Aliansi For Justice Save KSB mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bupati Sumbawa Barat untuk meninjau ulang rencana pengadaan tersebut.
“Bupati dan TAPD jangan asal setuju. Ini bukan kebutuhan mendesak, tapi bentuk pemborosan yang tidak pantas. Evaluasi harus dilakukan sebelum kepercayaan publik benar-benar hilang,” tegas Abbas Kurniawan.
Abbas juga meminta Inspektorat dan APIP turun tangan memeriksa seluruh rencana belanja yang tidak berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat.
Mewah Bukan Solusi, Kepekaan Adalah Kunci
Pengadaan mobil dinas mewah di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit bukan hanya persoalan etika, tapi juga cermin dari kegagalan moral para pengambil kebijakan.
