Pengadaan mobil dinas mewah di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terpuruk bukan hanya persoalan etika, tapi juga cermin dari lemahnya prioritas kebijakan publik. DPRD seharusnya menjadi contoh dalam mengedepankan efisiensi dan keberpihakan terhadap rakyat, bukan justru menikmati kemewahan di atas penderitaan mereka.
“Jika rakyat masih miskin, anak masih stunting, dan pengangguran meningkat — lalu DPRD membeli Fortuner — maka itu bukan simbol kemajuan, tapi simbol keterputusan moral antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya,” tutup Firdaus.
Saat berita ini ditayangkan, dua pimpinan DPRD Sumbawa Barat sudah dihubungi melalui whatsapp namun belum mau merespon.
Redaksi | SIAR POST
