Publik berharap, DPRD dan Pemerintah Daerah KSB tidak hanya fokus pada kenyamanan internal lembaga, tetapi juga kebermanfaatan setiap rupiah dari APBD bagi rakyat.
Transparansi penggunaan anggaran dan partisipasi publik dalam menentukan prioritas adalah kunci agar kebijakan tidak sekadar “sah di atas kertas”, tapi juga berfaedah bagi kehidupan rakyat kecil.
KSB memang patut bangga dengan APBD-nya yang menembus Rp 2 triliun lebih. Tapi, kemakmuran sejati tidak diukur dari tebalnya anggaran, melainkan dari seberapa besar anggaran itu menyentuh kehidupan rakyat.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh mobil mewah dewan, mereka butuh jalan yang bisa dilalui, anak yang bisa sekolah, dan ambulans yang bisa datang saat darurat.
Redaksi | Feryal
