Masyarakat kini mendesak Inspektorat dan DPRD NTB untuk segera turun tangan memeriksa dugaan kejanggalan dalam realokasi proyek JUT tersebut.
Kontroversi pemindahan proyek Jalan Usaha Tani di Sumbawa menambah panjang daftar dugaan ketidakteraturan dalam pengelolaan anggaran di Provinsi NTB.
Meski Dinas Pertanian menegaskan hal itu sebatas realokasi APBD Perubahan, publik menilai ada aroma ketidakadilan dan ketertutupan yang kuat di baliknya.
Masyarakat berharap, pemerintah provinsi ke depan lebih transparan, profesional, dan tidak lagi mempermainkan nasib petani di daerah.
Redaksi | SIAR POST
