Lombok Utara, SIARPOST– Peringatan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lapangan Umum Gondang, Kecamatan Gangga, Selasa (25/11/2025), tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Di hadapan ribuan guru dan ASN, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH justru mengangkat isu yang jarang disentuh secara terbuka: darurat perlindungan hukum bagi guru di Indonesia.
Upacara berlangsung khidmat, dihadiri Forkopimda KLU, Pj. Sekda Sahabudin, S.Sos., M.Si, kepala OPD, camat, kepala sekolah, guru SD hingga SMA, serta ratusan siswa yang turut memadati lapangan. Namun sorotan utama tertuju pada pesan tegas Bupati Najmul saat membacakan amanat Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Teguh Sumarno, M.Pd.
Guru di Tengah Tekanan Zaman dan Ancaman Hukum
Dalam amanatnya, Bupati menegaskan bahwa guru hari ini bekerja di tengah tekanan ganda: tuntutan adaptasi era digital dan maraknya kasus kriminalisasi guru saat menjalankan tugas.
“Perkembangan kecerdasan buatan dan keterampilan abad-21 mengharuskan guru terus belajar. Tapi di saat yang sama, mereka masih rentan dilaporkan bahkan diproses hukum ketika mendidik,” ujarnya.
Najmul menegaskan tidak boleh ada lagi guru yang takut menjalankan profesinya karena ancaman laporan. Menurutnya, fenomena guru dilaporkan orang tua murid hingga berujung ke pengadilan menunjukkan lemahnya payung hukum bagi profesi pendidikan.
“Negara harus hadir melindungi guru. Jangan ada lagi guru yang tersandung kasus hukum saat menunaikan tugasnya mendidik anak bangsa,” tegasnya.
Dorong RUU Perlindungan Guru
Bupati Najmul secara eksplisit meminta pemerintah pusat dan DPR segera menyiapkan regulasi yang komprehensif terkait perlindungan guru—RUU khusus yang tidak hanya melindungi guru, tetapi juga siswa dan tenaga kependidikan.
Payung hukum tersebut, katanya, penting untuk memastikan proses pendidikan bebas dari kekerasan, tetapi tetap memberi ruang bagi guru untuk mendidik dengan aman tanpa rasa takut.
PGRI Harus Jadi Kekuatan Moral
Najmul juga mengingatkan PGRI agar semakin bertransformasi menjadi wadah moral dan intelektual bagi anggotanya.
“PGRI harus inklusif, terbuka, menjaga etika, serta merawat karakter bangsa. Organisasi ini harus mampu memperjuangkan martabat para pendidik di tengah perubahan zaman,” ungkapnya.
Penghargaan untuk Pengabdi dan Talenta Muda
Usai upacara, rangkaian apresiasi digelar sebagai bentuk penghargaan kepada para pengabdi pendidikan. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada tiga ASN:
Haitul Masnawati, S.Pd
Faitina Argarini
Denda Patma Herawati, S.STP
Selain itu, penghargaan turut diberikan kepada guru purna tugas dari tiap kecamatan, para juara Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi NTB, hingga para pemenang PORSENIJAR tingkat kabupaten.
Dari Seremoni Menjadi Momentum Perubahan
Peringatan HUT PGRI dan KORPRI tahun ini di Lombok Utara memunculkan pesan besar: guru tidak hanya butuh apresiasi, tetapi juga perlindungan nyata. Dengan tantangan era digital yang terus berubah dan kompleksitas dunia pendidikan, komitmen melindungi guru menjadi fondasi penting untuk membangun kualitas pendidikan masa depan.
“Ini bukan sekadar peringatan, tetapi ajang memperkuat tekad memajukan pendidikan dan pelayanan publik di Lombok Utara,” tutup Bupati.
