Deven menyampaikan bahwa praktik semacam ini dapat berdampak langsung pada citra DPR RI sebagai lembaga negara.
“Jika tindakan seperti ini dibiarkan, DPR RI akan kehilangan marwahnya sebagai rumah aspirasi rakyat. Demokrasi lokal lumpuh, rakyat tidak lagi berani menuntut hak tanpa imbalan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa fokus anggota DPR RI harusnya pada pembangunan jangka panjang, bukan pencitraan lewat bantuan instan.
“Bantuan langsung bukan solusi. Yang dibutuhkan rakyat adalah kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.***
