MAMUJU, SIAR POST — Wacana pembentukan Kota Mamuju sebagai daerah otonomi baru sekaligus penegasan posisinya sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat kembali menguat.
Dukungan tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga dari tokoh nasional Indonesia Timur berasal dari Sulawesi Barat yang kini bermukim di Jakarta.
Daeng Jamal, menilai pembentukan Kota Mamuju sebagai ibu kota provinsi merupakan keniscayaan historis dan administratif yang tidak lagi dapat ditunda. Menurutnya, sejak Provinsi Sulawesi Barat resmi terbentuk, Mamuju secara faktual dan konstitusional telah menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan.
“Sulawesi Barat lahir dari perjuangan panjang. Mamuju adalah jantungnya. Maka sangat logis dan adil jika Kota Mamuju ditegaskan sebagai ibu kota provinsi melalui pembentukan daerah otonomi baru,” ujar Daeng Jamal saat dimintai keterangan di Jakarta.
Ia menegaskan, status Kota Mamuju bukan sekadar soal pemekaran wilayah, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan pelayanan publik, dan akselerasi pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat.
Sebelumnya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka telah menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi terhadap pembentukan Kota Mamuju. Ia menyebut, kesepakatan telah terbentuk di tingkat masyarakat, kabupaten, hingga provinsi. Tantangan utama kini adalah meyakinkan pemerintah pusat agar menjadikan DOB Kota Mamuju sebagai skala prioritas nasional.
Daeng Jamal sependapat dengan hal tersebut. Ia menilai moratorium pembentukan daerah otonomi baru tidak boleh dimaknai sebagai penghambat mutlak, melainkan sebagai mekanisme seleksi atas daerah yang benar-benar strategis.
“Pemerintah pusat sudah membuka ruang dengan pembentukan provinsi baru di Papua. Artinya, negara masih memberi kesempatan bagi daerah yang memiliki urgensi tinggi. Kota Mamuju jelas memenuhi itu, karena menyangkut efektivitas pemerintahan provinsi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kajian kelayakan DOB Kota Mamuju benar-benar disusun secara komprehensif, berbasis data ekonomi, kependudukan, dan kemampuan fiskal, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan baru terhadap dana pusat.
“Yang harus diyakinkan ke Jakarta adalah satu hal: Kota Mamuju akan mempercepat kesejahteraan, bukan menambah beban negara. Jika itu bisa dibuktikan secara akademik dan teknokratik, saya yakin pemerintah pusat mempertimbangkannya secara serius,” tutup Daeng Jamal.
REDAKSI | SIAR POST
