Dalam kondisi seperti ini, kehadiran pejabat strategis dari Pulau Sumbawa di lingkup Pemprov NTB menjadi semakin krusial.
“Pejabat dari Pulau Sumbawa perlu diberikan ruang, penguatan kapasitas, kewenangan, bahkan otoritas, untuk membangun kemandirian wilayahnya,” ujarnya.
Menurutnya, keadilan pembangunan tidak akan tercapai tanpa diiringi keadilan distribusi SDM birokrasi.
Meski demikian, Alfisahrin mengingatkan agar prinsip keterwakilan wilayah tidak diterapkan secara membabi buta.
Ia menegaskan bahwa Gubernur NTB tetap harus menjadikan kompetensi, kinerja, integritas, dan rekam jejak prestasi sebagai dasar utama dalam pengangkatan pejabat.
“Jangan sampai hanya karena alasan representasi wilayah lalu mengabaikan meritokrasi. Itu juga tidak sehat,” katanya.
Namun ia menegaskan, sepanjang pejabat dari Pulau Sumbawa memiliki kapasitas dan integritas yang dapat diandalkan, tidak ada alasan untuk tidak memberikan mereka kesempatan menduduki jabatan strategis di Pemprov NTB.
“Kalau kompeten, berintegritas, dan punya prestasi, kenapa tidak? Justru itu akan memperkuat demokrasi, keadilan, dan stabilitas sosial di NTB,” pungkas Alfisahrin.
Redaksi | SIAR POST
