MATARAM, SIAR POST – Gelombang protes terhadap proyek infrastruktur di Nusa Tenggara Barat kembali memanas. Koalisi Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan akan menggelar aksi damai Jilid IV pada Kamis, 5 Februari 2026, dengan titik kumpul di Kampus 1 UIN Mataram dan long march menuju Kantor Dinas PUPR NTB.
Aksi yang dijadwalkan mulai pukul 11.00 Wita itu akan diikuti banyak massa. Mereka akan membawa sejumlah tuntutan terkait proyek-proyek jalan bernilai miliaran rupiah yang dinilai bermasalah dan menuai sorotan publik.
Tiga proyek yang menjadi fokus utama dalam aksi tersebut yakni:
- Proyek Long Segmen Lenangguar – Lunyuk senilai Rp19 miliar.
- Proyek Jalan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) senilai Rp31 miliar.
- Proyek Mekarsari senilai Rp3,6 miliar.
Koordinator aksi, Taupik Hidayat, dalam surat pemberitahuan kepada media menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap kualitas pembangunan infrastruktur di NTB.
“Ini aksi damai. Kami ingin transparansi dan pertanggungjawaban atas proyek-proyek bernilai besar yang dibiayai dari uang rakyat,” tegasnya.
Sorotan paling tajam mengarah pada proyek peningkatan Jalan Jalur 2 Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano, KSB, yang sebelumnya ramai diberitakan karena mengalami kerusakan di sejumlah titik, meski belum lama rampung dikerjakan.
Pantauan di lapangan menunjukkan aspal terkelupas, permukaan bergelombang, hingga genangan air di badan jalan. Kondisi tersebut memicu kritik publik dan desakan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan.
Pihak PUPR NTB sebelumnya menyatakan proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan hingga Juni 2026 dan menjadi tanggung jawab kontraktor untuk melakukan perbaikan.
Sementara kontraktor menyebut salah satu faktor kerusakan adalah kendaraan bermuatan berat yang melintas tidak sesuai kelas jalan.
Namun bagi Koalisi Pemuda NTB, alasan tersebut dinilai tidak cukup.
“Kalau sejak awal diketahui ada kendaraan berat melintas, maka perencanaan dan spesifikasi teknis harus menyesuaikan. Jangan sampai publik dirugikan,” ujar salah satu perwakilan koalisi.
Selain proyek Poto Tano, massa juga akan mempertanyakan progres dan kualitas proyek Long Segmen Lenangguar–Lunyuk senilai Rp19 miliar serta proyek Mekarsari Rp3,6 miliar.
Koalisi Pemuda NTB menilai proyek-proyek infrastruktur bernilai besar harus memiliki daya tahan jangka panjang dan tidak boleh terkesan dikejar tayang demi serapan anggaran.
Aksi ini diprediksi akan menjadi ujian bagi PUPR NTB dalam menjawab kritik publik secara terbuka. Apalagi isu kualitas jalan miliaran rupiah belakangan menjadi perbincangan luas di media sosial dan ruang publik.
Para demonstran menegaskan, mereka tidak menolak pembangunan. Sebaliknya, mereka mendukung pembangunan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
“Uang puluhan miliar itu uang rakyat. Wajar jika publik menuntut kejelasan,” tegas Taupik.
Koalisi Pemuda NTB juga mengundang insan pers untuk meliput aksi tersebut sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat luas.
Kini publik menanti, apakah aksi Jilid IV ini akan menghasilkan jawaban konkret, atau justru menambah panjang daftar polemik proyek infrastruktur di NTB.
Redaksi
