MATARAM, SIAR POST – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) NTB mengapresiasi sikap politik Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang menolak proyek pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani.
Menurut PRIMA NTB, keputusan tersebut bukan sekadar langkah administratif, melainkan bentuk keberpihakan nyata terhadap perlindungan sosial, budaya, ekonomi masyarakat lokal, hingga keberlanjutan ekologis kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.
Wakil Ketua DPW PRIMA NTB, Fikrin menilai, di tengah derasnya arus investasi dan industrialisasi sektor pariwisata, penolakan proyek kereta gantung menunjukkan adanya keberanian politik untuk menjaga arah pembangunan daerah agar tetap berpihak kepada masyarakat dan lingkungan.
“Penolakan pembangunan kereta gantung Rinjani merupakan bentuk keberpihakan nyata dalam melindungi local wisdom, mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi hingga ekologi dari godaan investasi besar,” ujar Fikrin dalam keterangannya.
Dinilai Berpotensi Timbulkan Ketimpangan Sosial
PRIMA NTB menilai proyek kereta gantung kerap dipromosikan sebagai simbol modernisasi pariwisata dan peningkatan investasi. Namun di sisi lain, proyek berskala besar berpotensi menghadirkan ketimpangan ekonomi baru.
Menurut Fikrin, dalam banyak kasus pengembangan wisata massal, keuntungan terbesar justru dinikmati investor dan pemilik modal besar, sementara masyarakat lokal hanya menjadi pekerja dengan upah rendah.
Ia menyebut masyarakat sekitar kawasan Rinjani selama ini memiliki hubungan sosial yang kuat dengan gunung sebagai sumber air, ruang pertanian, ruang spiritual, serta sumber penghidupan tradisional.
“Jika pembangunan wisata terlalu industrialistik, masyarakat bisa kehilangan kontrol atas ruang hidup mereka sendiri,” tegasnya.
Rinjani Disebut Memiliki Nilai Sakral dan Budaya
Dari perspektif budaya, PRIMA NTB menilai Gunung Rinjani bukan sekadar destinasi wisata, melainkan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Sasak di Pulau Lombok.
Kawasan tersebut selama ini dikenal memiliki nilai spiritual, historis, dan kosmologis yang kuat. Berbagai tradisi adat dan ritual penghormatan terhadap alam masih hidup di tengah masyarakat sekitar.
PRIMA NTB menilai pembangunan kereta gantung berpotensi mengubah hubungan manusia dengan gunung dari hubungan penghormatan menjadi hubungan konsumtif dan komersial.
“Gunung tidak lagi dipahami sebagai ruang ekologis dan spiritual, tetapi berubah menjadi produk wisata yang dieksploitasi demi kepentingan pasar,” ungkapnya.
Dikhawatirkan Mengancam Ekologi Rinjani
Selain sosial dan budaya, PRIMA NTB juga menyoroti dampak ekologis proyek tersebut terhadap kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.
Menurut mereka, pembangunan infrastruktur besar seperti kereta gantung berpotensi memicu pembukaan lahan, fragmentasi hutan, gangguan habitat satwa, hingga meningkatnya sampah wisata dan tekanan terhadap sumber air.
PRIMA NTB menilai persoalan utama bukan hanya lintasan kabel atau stasiun kereta gantung, tetapi dampak lanjutan berupa pembangunan hotel, kawasan komersial, jalan akses hingga lonjakan wisata massal.
Padahal, kawasan Rinjani saat ini dinilai sudah menghadapi berbagai persoalan lingkungan seperti sampah pendakian, kebakaran hutan, erosi jalur pendakian, dan tekanan wisata berlebih.
Karena itu, penolakan proyek kereta gantung dinilai sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlanjutan ekologis Pulau Lombok dalam jangka panjang.
PRIMA NTB Dorong Pariwisata Berbasis Masyarakat
Dalam perspektif ekonomi, PRIMA NTB juga mengingatkan bahwa investasi besar di sektor pariwisata tidak selalu menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.
