Dalam surat pemberitahuan aksi kepada aparat kepolisian, Aliansi PPS menyebut demonstrasi akan berlangsung selama 30 hari penuh dan berpotensi meluas apabila pemerintah pusat tetap tidak memberikan kepastian.
“Kami memberi batas waktu yang jelas. Jika tidak ada kejelasan soal uji publik dan pembentukan PPS, maka gelombang aksi akan terus diperbesar,” ujar Sahril.
Aliansi PPS mendesak pemerintah segera mengesahkan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan RPP Penataan Daerah (Petada) yang dianggap menjadi pintu utama pembentukan daerah otonomi baru, termasuk Provinsi Pulau Sumbawa.
Di tengah meningkatnya tensi gerakan, masyarakat kini menanti langkah pemerintah pusat. Jika tidak segera direspons, aksi besar di Poto Tano dikhawatirkan tidak hanya melumpuhkan jalur strategis NTB, tetapi juga berkembang menjadi isu nasional yang lebih luas. (RED).
