Diketahui, anggota KPID NTB periode 2021–2024 dilantik pada 23 Agustus 2021 dan masa jabatannya berakhir pada Agustus 2024. Namun sampai saat ini proses seleksi komisioner baru belum juga berjalan secara terbuka.
Kini perhatian publik tertuju pada Pemerintah Provinsi NTB, DPRD NTB, dan KPID NTB untuk membuka dokumen yang menjadi dasar keberlanjutan jabatan komisioner serta mempercepat pembentukan Tim Seleksi agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan terkait legalitas kelembagaan dan penggunaan APBD.
Apabila memang terdapat dasar hukum yang sah untuk perpanjangan masa jabatan tersebut, publik menilai dokumen itu perlu dibuka secara transparan.
Sebaliknya, jika tidak ada landasan hukum yang jelas, persoalan ini berpotensi menjadi perhatian lembaga pengawas terkait tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah. (Red)
