SUMBAWA BARAT, SIAR POST – Program Kartu KSB Maju yang digadang-gadang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kembali menuai sorotan. Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan data penerima manfaat.
Warga yang dinilai berkecukupan justru tercatat sebagai penerima bantuan, sementara sebagian masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum masuk dalam daftar.
Kondisi tersebut memunculkan kritik dari aktivis perempuan Sumbawa Barat, Yuni Bourhany, yang diwawancarai pada Jumat (19/6/2026). Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai kesalahan administratif semata, melainkan harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah.
“Program bantuan sosial harus berpihak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jika data penerimanya keliru, maka tujuan utama program akan gagal tercapai dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat,” tegas Yuni.
Ia menilai akurasi data merupakan fondasi utama keberhasilan setiap program perlindungan sosial. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan verifikasi dan validasi secara menyeluruh, bukan sekadar mengandalkan pembaruan data administratif.
Sorotan terhadap program ini semakin menguat setelah Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian data Desil di lapangan.
Dinsos menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan dan masyarakat yang datanya tidak sesuai dapat diusulkan untuk diperbaiki.
Menurut Dinsos, klasifikasi Desil ditentukan berdasarkan 34 indikator kesejahteraan yang terhubung dengan sistem pemerintah pusat. Pendataan dilakukan oleh Pendamping Sosial bersama pemerintah desa dan kecamatan sebelum dikirim ke sistem nasional.
Namun, pengakuan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Jika proses pendataan telah dilakukan berlapis hingga tingkat desa, mengapa masih ditemukan warga yang dinilai mampu masuk dalam kelompok prioritas penerima bantuan, sementara warga rentan belum tercatat?
Yuni menilai pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa pembaruan data dilakukan setiap bulan. Yang lebih penting adalah memastikan mekanisme verifikasi benar-benar berjalan dan melibatkan masyarakat agar potensi kesalahan dapat diminimalkan.
Ia juga mengingatkan agar program unggulan daerah tidak hanya mengejar capaian administratif, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan sosial.
Menurutnya, bantuan pemerintah harus diberikan berdasarkan kondisi riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan data yang belum sepenuhnya mencerminkan keadaan di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap program pemerintah hanya karena persoalan data yang tidak akurat. Transparansi dan evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Temuan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap Program Kartu KSB Maju, akurasi data penerima menjadi kunci agar anggaran yang digelontorkan benar-benar memberi manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Hingga kini, Dinas Sosial KSB menyatakan proses pemutakhiran data masih terus berjalan. Namun berbagai temuan di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih komprehensif terhadap sistem pendataan, sinkronisasi data dengan pemerintah pusat, serta pengawasan dalam penetapan penerima manfaat agar tujuan Program KSB Maju benar-benar tercapai. (Red).
