MATARAM – Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara NTB, YM. Lalu Ibnu Hajar, menilai kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga saat ini belum sepenuhnya menunjukkan sikap objektif dalam merespons aspirasi masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan menyusul dinamika berbagai aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di NTB.
Dalam pernyataan sikap tertanggal 26 Juni 2026 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah, Sasaka Nusantara memberikan apresiasi atas kesediaan Gubernur NTB yang selama ini kerap hadir secara langsung pada berbagai kegiatan maupun aksi masyarakat yang bersifat memberikan dukungan terhadap pemerintah.
Menurut Ibnu Hajar, kehadiran seorang pemimpin di tengah masyarakat merupakan contoh kepemimpinan yang patut diapresiasi karena menunjukkan kedekatan dengan rakyat.
Namun di sisi lain, Sasaka Nusantara juga menyampaikan catatan kritis. Organisasi tersebut menilai terdapat kesan adanya perbedaan perlakuan ketika masyarakat menyampaikan aspirasi yang bersifat kritik maupun koreksi terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi NTB.
“Ketika aksi massa bersifat kritis atau menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah, respons dan kehadiran pimpinan daerah dinilai tidak setara. Aspirasi kelompok kritis lebih sering diterima oleh jajaran OPD tanpa adanya dialog langsung dengan Gubernur,” ujar Ibnu Hajar.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa kepemimpinan Gubernur NTB cenderung hadir bagi kelompok yang mendukung pemerintah, namun kurang memberikan ruang yang sama kepada kelompok yang menyampaikan kritik.
Sasaka Nusantara menegaskan, prinsip pemerintahan yang baik atau good governance menghendaki adanya objektivitas dalam menerima seluruh aspirasi masyarakat, baik berupa dukungan maupun kritik.
Organisasi itu juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar oleh pemerintah.
Sebagai bentuk masukan, Sasaka Nusantara menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Provinsi NTB.
Pertama, meminta Gubernur NTB membuka ruang dialog yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan apakah mereka mendukung atau mengkritisi kebijakan pemerintah.
Kedua, meminta dibentuk mekanisme baku penerimaan audiensi aspirasi masyarakat yang transparan, terbuka, dan tidak tebang pilih.
Ketiga, organisasi tersebut berharap setiap kritik yang disampaikan masyarakat dijawab melalui kebijakan maupun dialog yang konstruktif, bukan dengan mengabaikannya.
Meski menyampaikan kritik, Sasaka Nusantara menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan bertujuan menciptakan konflik, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di NTB.
