Atas temuan tersebut, Wali Kota Mataram menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.
BPK kemudian merekomendasikan agar Wali Kota Mataram menginstruksikan Kepala BKD meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan PBJT, melakukan penelitian terhadap SPTPD wajib pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak daerah, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), serta mengenakan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD tepat waktu. (Red).
Terungkap! Karaoke Hotel Lombok Plaza Kurang Setor Pajak Rp584 Juta ke Pemkot
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
BPK Bongkar Carut-Marut Pengelolaan PBB Kota Mataram, Data Pajak Tak Akurat hingga Setoran Terlambat
BPK menyimpulkan bahwa kondisi tersebut disebabkan Kepala BKD belum optimal melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap…
Ia juga menegaskan bahwa surat izin cerai yang digunakan dalam proses administrasi ASN merupakan dokumen…
Video tersebut memunculkan dugaan adanya hubungan khusus antara Edy dan Yeyen. Namun, Edy telah membantah…
Foto ilustrasi.
Mataram, SIAR POST – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB)…
LOMBOK BARAT, SIAR POST – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa seluruh penyelenggara negara…