“Ini bukan soal siapa yang paling pantas menduduki jabatan, tetapi soal kapan waktu yang tepat. Saat ini bukan waktunya berbicara soal pembagian kursi. Yang harus dihormati adalah proses hukum hingga inkracht, kemudian seluruh mekanisme dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Kasta Lobar berharap seluruh partai politik mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik praktis. Menurut Hawari, momentum ini menjadi ujian bagi partai politik untuk membuktikan diri sebagai institusi demokrasi yang mengutamakan pelayanan kepada rakyat, bukan sekadar mesin perebutan kekuasaan.
“Kalau partai hanya berisik ketika ada kursi kosong tetapi diam ketika rakyat dirugikan, maka publik akan menilai sendiri orientasi politik mereka. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah pemerintahan yang fokus memulihkan kepercayaan publik, bukan kegaduhan perebutan jabatan,” pungkasnya. (Red).
