DENPASAR, BALI — Rekaman video mediasi kasus dugaan rasisme yang melibatkan Hilda, perempuan perantau asal Lombok, dengan pemilik usaha Sintya Tailor di Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, kembali memantik respon publik.
Video tersebut menjadi viral setelah sejumlah warganet menilai proses mediasi justru memperlihatkan posisi Hilda seperti berada dalam tekanan. Perhatian publik semakin besar karena mediasi itu turut dihadiri anggota DPD RI asal Bali, I Gusti Arya Wedakarna.
Dalam rekaman yang beredar, Arya Wedakarna mempertanyakan dampak ekonomi apabila usaha penjahit tersebut ditutup akibat persoalan yang sedang bergulir. Ia juga menyarankan pihak penjahit mempertimbangkan laporan balik terhadap Hilda terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pernyataan tersebut kemudian menuai kritik. Sebagian publik menilai pembahasan mengenai nasib usaha dan ancaman laporan balik berpotensi membuat korban merasa semakin tertekan, terlebih ketika persoalan awal berkaitan dengan dugaan ucapan bernuansa SARA.
Hal itu kini mendapat respons dari organisasi kemasyarakatan Laskar Sasak.
Ketua Umum Laskar Sasak, Lalu Ali Sadikin atau Miq Denta, secara tegas mengecam proses mediasi yang dinilai tidak semestinya berubah menjadi ruang untuk menyudutkan pihak yang merasa menjadi korban.
Menurutnya, mediasi seharusnya menjadi forum untuk mencari titik temu, mengklarifikasi persoalan secara berimbang, serta memastikan setiap pihak memperoleh perlindungan dan kesempatan menyampaikan keterangannya.
“Mediasi seharusnya menjadi ruang mencari solusi yang adil, bukan panggung arogansi pejabat,” tegas Lalu Ali Sadikin beberapa waktu lalu.
Laskar Sasak juga menyatakan komitmennya untuk mendampingi Hilda dan memastikan hak-hak perempuan tersebut tetap terlindungi selama proses penyelesaian persoalan berlangsung.
Bermula dari Perselisihan Pesanan Pakaian
Sebelumnya, perselisihan antara Hilda dan pemilik Sintya Tailor bermula dari persoalan pesanan pakaian yang disebut belum selesai sesuai waktu yang dijanjikan.
Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi adu argumen. Video kejadian yang beredar di media sosial menjadi perhatian setelah muncul dugaan ucapan bernuansa SARA dan ancaman dalam pertengkaran tersebut.
Peristiwa itu kemudian memunculkan perdebatan luas di kalangan netizen.
Sejumlah warganet mempertanyakan posisi perempuan pelanggan dalam proses penyelesaian masalah. Mereka menilai Hilda terlihat seperti berada dalam posisi yang lebih tertekan ketika berhadapan dengan pihak penjahit maupun saat proses mediasi berlangsung.
Yang menjadi sorotan bukan hanya persoalan antara pelanggan dan pemilik usaha, tetapi juga bagaimana posisi seorang korban atau pihak yang merasa dirugikan seharusnya diperlakukan dalam proses mediasi.
Netizen Soroti Dugaan Intimidasi
Di media sosial, perhatian publik kemudian bergeser pada pertanyaan: apakah proses mediasi benar-benar berlangsung secara seimbang?
Warganet menyoroti munculnya pertanyaan mengenai bagaimana nasib penjahit dan keluarganya apabila laporan diteruskan hingga usaha tersebut ditutup. Di sisi lain, Hilda juga disebut berpotensi dilaporkan balik karena menyebarkan atau memviralkan video tanpa izin.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa korban justru merasa berada dalam posisi yang harus mempertanggungjawabkan persoalan yang sebelumnya ia laporkan.
Namun demikian, dugaan intimidasi maupun pelanggaran hukum dalam kasus ini tetap perlu dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak. Rekaman video yang beredar juga perlu dilihat secara utuh agar publik tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video.
