LOMBOK UTARA, SIARPOST — Persiapan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Permanen Integrasi I di Nusa Tenggara Barat terus dikebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan berbagai kebutuhan awal siswa dipersiapkan sebelum kegiatan MPLS yang dijadwalkan dimulai pada 31 Agustus 2026.
Kepala Dinas Sosial Lombok Utara, Fathurahman, mengatakan pihaknya masih fokus memastikan kesiapan sarana dan prasarana, terutama asrama yang menjadi kebutuhan utama sebelum siswa mulai menempati Sekolah Rakyat.
Menurutnya, secara keseluruhan progres pembangunan sudah berada di atas 85 persen. Gedung belajar untuk jenjang SD bahkan telah rampung 100 persen. Sementara pembangunan asrama saat ini memasuki tahap finishing dan menjadi bagian yang terus dikebut.
“Kalau persentase menurut Balai Satker itu sudah di atas 85 persen. Cuma asramanya yang sekarang dalam tahap finishing. Memang secara kontraknya sampai Oktober, tapi akan dipercepat terutama untuk asrama dulu,” ujar Fathurahman Rabu 20/08/2026
Selain asrama, fasilitas lain seperti ruang belajar, aula atau ruang serbaguna, serta tempat ibadah juga menjadi prioritas untuk disiapkan. Infrastruktur pendukung seperti air dan listrik turut dikerjakan agar dapat digunakan saat siswa mulai masuk.
Sekolah Rakyat tersebut nantinya akan menampung 595 siswa dari sejumlah kabupaten di NTB. Sebanyak 270 siswa berasal dari Lombok Utara, sementara sisanya berasal dari Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kabupaten Sumbawa.
Fathurahman menjelaskan, para siswa direncanakan mulai didatangkan pada 30 Agustus. Setibanya di lokasi, mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus proses registrasi. Sehari setelahnya, siswa akan mengikuti MPLS.
Tak hanya bangunan, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Sambil menunggu proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan oleh Kementerian Sosial, Pemkab Lombok Utara membentuk tim transisi untuk memastikan aktivitas sekolah tetap berjalan.
Pemkab melalui kerja sama dengan Dikpora telah menyiapkan 23 guru sementara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu, sebanyak 50 wali asuh dan wali asrama juga telah disiapkan.
Untuk mendukung operasional harian, pemerintah daerah juga menyiapkan 28 tenaga outsourcing, terdiri dari 15 petugas kebersihan, 8 petugas keamanan atau satpam, serta 5 juru masak.
“Ini sementara, istilahnya tenaga perbantuan. Sementara menunggu rekrutmen dari Kemensos,” jelasnya.
Fathurahman menambahkan, tenaga yang disiapkan sementara tersebut nantinya akan menunggu hasil rekrutmen resmi dari Kementerian Sosial. Untuk tenaga yang direkrut melalui pemerintah pusat, skema penggajiannya akan menjadi tanggung jawab Kemensos dengan mengacu pada standar upah minimum regional.
Dengan waktu pelaksanaan MPLS yang semakin dekat, Pemkab Lombok Utara kini berpacu dengan waktu memastikan asrama dan fasilitas pendukung benar-benar siap sebelum ratusan siswa mulai menjalani kehidupan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat.(Niss)
