Selain itu, NTBCARE mendorong pemerintah membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data.
Warga yang berada di desil lebih tinggi, namun memiliki kondisi khusus seperti disabilitas atau beban kebutuhan yang berat, menurut NTBCARE, perlu diberi kesempatan untuk diverifikasi secara langsung.
NTBCARE berharap kasus tersebut tidak berhenti sebagai satu contoh warga yang terlewat. Pemerintah KSB diminta segera mengevaluasi data dan mekanisme penyaluran bantuan sebelum tahap bantuan berikutnya berjalan.
Sebab, bagi warga seperti Junianto, persoalannya bukan sekadar angka 6 di dalam data, melainkan apakah negara hadir ketika mereka benar-benar membutuhkan bantuan.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Sosial Sumbawa Barat. (Red)
