Hatta menegaskan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas bukan sekadar kebijakan tambahan, melainkan bagian dari amanat peraturan perundang-undangan.
KSB sendiri telah memiliki regulasi daerah terkait penyandang disabilitas. Karena itu, menurutnya, tidak boleh ada persoalan lain yang justru menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Kalau saya masalah disabilitas ini, apa pun itu ini amanat undang-undang. Perda terkait dengan disabilitas juga kita sudah punya. Wajib hukumnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD KSB ingin membangun sistem perlindungan dan pemberdayaan disabilitas secara menyeluruh, mulai dari bantuan sosial, bantuan alat, pemberdayaan ekonomi hingga kesempatan kerja.
Hatta optimistis pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan hal tersebut.
“Bagaimana kita berikhtiar untuk memberikan kehidupan layak kepada disabilitas,” katanya.
Bahkan, arah kebijakan ke depan tidak berhenti pada program bantuan. Komisi I DPRD KSB ingin membawa daerah tersebut menuju satu visi yang lebih besar.
“Arahnya ke depan kita itu kita akan menjadikan KSB ini menjadi daerah yang ramah disabilitas.” tutupnya. (Red)
