Namun hingga berita ini disusun, Arya Wedakarna belum memberikan jawaban atas upaya konfirmasi tersebut.
Ruang hak jawab tetap terbuka bagi Arya Wedakarna untuk memberikan penjelasan mengenai duduk persoalan secara utuh.
Pada akhirnya, polemik foto Arya Wedakarna di Miss Equality World 2026 seharusnya tidak diarahkan menjadi penghakiman terhadap kelompok atau identitas tertentu.
Substansi yang lebih penting untuk dijawab adalah sederhana: untuk kepentingan apa AWK hadir, dalam kapasitas apa, apakah menggunakan sumber daya negara, dan bagaimana aktivitas tersebut berkaitan dengan amanah masyarakat Bali yang diwakilinya di DPD RI?
Publik berhak bertanya.
Pejabat publik juga memiliki hak untuk menjawab.
Dan jika memang terdapat dugaan pelanggaran kode etik, maka mekanisme Badan Kehormatan DPD RI merupakan forum yang tepat untuk memeriksa bukti dan keterangan para pihak.
Bukan pengadilan media sosial. (Red)
