LOMBOK UTARA,SIARPOST — Wacana pemerintah mengimpor udang dari luar negeri menuai penolakan dari kelompok tani udang lokal di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka khawatir kebijakan tersebut akan menekan harga jual hasil panen dan berdampak langsung terhadap pendapatan petani.
Penolakan itu disampaikan kelompok tani udang lokal saat menyatakan sikap di Pantai Beraringan, Kecamatan Kayangan, Sabtu (10/10/2026). Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan nasib petani lokal sebelum merealisasikan rencana impor udang.
Koordinator kelompok tani udang lokal Lombok Utara, Irvan, menilai rencana tersebut perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kondisi petani yang selama ini menggantungkan penghasilan dari usaha budi daya udang.
“Kalau itu benar, ini berarti kebijakan pemerintah tidak pro rakyat seperti kami,” ujar Irvan.
Menurutnya, masuknya udang impor berpotensi menambah tekanan bagi petani lokal, terutama jika produk dari luar negeri memengaruhi harga jual udang hasil panen mereka.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Bagi petani, harga panen menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberlanjutan usaha budi daya. Ketika harga jual turun, pendapatan yang diperoleh petani juga berisiko berkurang, sementara biaya produksi tetap harus ditanggung.
Hal senada disampaikan salah satu anggota kelompok tani udang lokal yang enggan disebutkan namanya. Ia menilai kebijakan impor perlu mempertimbangkan dampak ekonomi yang mungkin dirasakan petani di daerah.
Menurutnya, jika udang impor masuk ke pasar dan memengaruhi harga jual, petani lokal berpotensi menerima harga panen yang lebih rendah. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan merugikan mereka yang selama ini berusaha mempertahankan produksi udang lokal.
“Dengan adanya impor itu, tentu berdampak pada hasil usaha kami. Bisa jadi harga panen nanti menjadi rendah. Karena itu, kami berharap Pemerintah Republik Indonesia memikirkan masyarakat petani lokal, khususnya petani udang, dan tidak melanjutkan rencana impor tersebut,” ungkapnya.
Bagi kelompok tani udang lokal Lombok Utara, persoalan impor bukan sekadar masuknya produk dari luar negeri, melainkan juga menyangkut keberlangsungan usaha masyarakat yang bergantung pada sektor budi daya.
Mereka berharap pemerintah mengutamakan perlindungan terhadap petani lokal melalui kebijakan yang mempertimbangkan kondisi produksi, harga jual, serta pendapatan pembudi daya udang di daerah.
Kelompok tani pun meminta agar aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum mengambil keputusan. Mereka berharap kebijakan yang diambil tidak justru membuat petani lokal semakin kesulitan memasarkan hasil panen dan mempertahankan usaha mereka.(Niss)
