MATARAM, SIAR POST – Estimasi dampak ekonomi MotoGP Mandalika 2026 yang mencapai Rp5,2 triliun perlu dipahami secara tepat. Angka tersebut bukan berarti keuntungan atau laba yang diterima Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) maupun Mandalika Grand Prix Association (MGPA).
Pengamat dan Peneliti Pariwisata, Ari Garmono, menegaskan bahwa dampak ekonomi (economic impact) berbeda dengan keuntungan bisnis (profit). Keduanya harus diukur menggunakan indikator yang berbeda agar publik dapat menilai manfaat MotoGP secara objektif.
Estimasi dampak ekonomi MotoGP Mandalika 2026 sebesar Rp5,2 triliun, setelah pada 2025 dilaporkan mencapai Rp4,96 triliun berdasarkan kajian LETMI ITB, menggambarkan aktivitas ekonomi yang dipicu oleh event tersebut.
Aktivitas itu mencakup belanja wisatawan, hotel, restoran, transportasi, UMKM, perdagangan, tenaga kerja, dan sektor pariwisata lainnya. Namun, angka tersebut tidak serta-merta menjadi pendapatan perusahaan penyelenggara.
Menurut Ari, keuntungan bisnis ITDC/MGPA harus dinilai melalui laporan keuangan, termasuk pendapatan, biaya operasional, hosting fee, laba bersih, arus kas, kewajiban, serta tingkat pengembalian investasi.
Di sisi lain, persoalan finansial penyelenggaraan MotoGP dan World Superbike (WSBK) periode 2022–2024 yang dalam pemberitaan dikaitkan dengan temuan BPK sekitar Rp347,44 miliar juga perlu dikaji sesuai ruang lingkup pemeriksaannya. Persoalan finansial perusahaan tidak otomatis menghapus dampak ekonomi bagi daerah, sebagaimana besarnya dampak ekonomi tidak membuktikan perusahaan memperoleh laba.
Empat Indikator yang Perlu Diukur
Ari menilai evaluasi MotoGP Mandalika perlu menggunakan tiga kerangka utama, yakni kinerja bisnis penyelenggara, dampak ekonomi regional, dan manfaat publik.
Ia juga mengusulkan empat indikator untuk memperjelas pengukuran tersebut.
Pertama, Gross Economic Impact, yaitu total aktivitas ekonomi yang dipicu oleh MotoGP. Kedua, Gross Value Added (GVA), untuk mengukur nilai tambah yang benar-benar dihasilkan dan dinikmati perekonomian NTB.
Ketiga, Fiscal Return, yakni penerimaan pajak dan pendapatan pemerintah yang dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan event. Keempat, Net Public Benefit, untuk membandingkan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal dengan biaya serta dukungan publik yang digunakan.
Dengan pengukuran tersebut, masyarakat dapat mengetahui bukan hanya berapa besar uang yang berputar, tetapi juga berapa nilai ekonomi yang tercipta, berapa yang tinggal di NTB, dan seberapa besar manfaat bersih yang diterima publik.
Dorong Pengukuran oleh BPS
Ari mengapresiasi langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur dampak ekonomi MotoGP 2026.
Menurutnya, pengukuran perlu mencakup jumlah wisatawan, lama tinggal, pola pengeluaran, tingkat hunian hotel, omzet UMKM, penyerapan tenaga kerja, serta penyebaran manfaat ekonomi ke berbagai wilayah NTB. Analisis keterkaitan antarsektor dan antarwilayah, termasuk pendekatan Inter Regional Input-Output, juga dapat membantu menggambarkan dampak ekonomi di luar kawasan Mandalika.
Ia menilai MotoGP seharusnya menjadi anchor event yang menggerakkan pariwisata sepanjang tahun, bukan hanya menghasilkan aktivitas ekonomi selama akhir pekan balapan.
Karena itu, pengembangan kalender event, MICE, olahraga, hiburan, kuliner, budaya, ekonomi kreatif, dan konektivitas destinasi perlu diperkuat agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Bagi Ari, ukuran keberhasilan MotoGP Mandalika bukan semata-mata angka dampak ekonomi Rp5,2 triliun, melainkan seberapa besar nilai tambah yang tercipta, pendapatan yang dinikmati masyarakat, penerimaan yang kembali kepada pemerintah, serta manfaat publik dibandingkan sumber daya yang digunakan.
“Dampak ekonomi, keuntungan bisnis, dan manfaat publik merupakan tiga hal berbeda yang harus dinilai menggunakan data dan indikator masing-masing,” menjadi inti pandangan Ari dalam mendorong evaluasi MotoGP Mandalika yang lebih transparan dan terukur. (Red).
