Kebutuhan daging, ikan, telur, sayuran, buah-buahan, beras, dan bumbu dapur membuka peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, pedagang, serta UMKM. Permintaan yang rutin juga berpotensi membantu produsen merencanakan produksi dan memperluas pemasaran.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah mengambil peran dalam memetakan potensi pemasok lokal, memperkuat koordinasi, dan membuka peluang kemitraan yang adil bagi pelaku usaha masyarakat.
“Pemerintah daerah harus menangkap peluang ini. Jangan hanya melihat dapur MBG, tetapi juga bagaimana petani, peternak, nelayan, UMKM, dan tenaga kerja lokal bisa ikut tumbuh,” tegasnya.
Bagi Sumbawa Barat, keterlibatan produsen lokal menjadi salah satu kunci agar perputaran uang dari program MBG tidak hanya berhenti pada operasional dapur, tetapi juga mengalir ke ekonomi masyarakat.
Saleh menilai MBG merupakan momentum yang perlu dimanfaatkan melalui kolaborasi pemerintah, mitra penyelenggara, dan pelaku usaha daerah. Namun, manfaat tersebut harus berjalan beriringan dengan pengawasan, transparansi, kualitas makanan, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Dengan pengelolaan yang baik dan pembenahan tata kelola yang konsisten, MBG diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi generasi bangsa, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Sumbawa Barat secara berkelanjutan.
(Red)
