Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah penempatan salah satu unit IRPOM di atas jalan tani, tepatnya di sekitar ujung bendungan.
Taufik menjelaskan, penempatan tersebut berdasarkan usulan kelompok tani yang menilai lokasi itu lebih memberikan akses pemanfaatan air bagi lahan pertanian di sekitarnya.
Sebab, menurut informasi kelompok, air dari DAM yang berada di dekat lokasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani di bagian atas. Karena itu, IRPOM ditempatkan untuk membantu menarik air agar lahan persawahan di sekitar lokasi bisa mendapatkan pasokan.
Terkait keberadaan rumah pompa di lokasi tersebut, Taufik mengatakan penempatannya dapat dilakukan sepanjang terdapat surat dari kelompok tani dan kelompok bersedia bertanggung jawab.
Namun, ia menyebut pihaknya masih akan melakukan peninjauan kembali untuk memastikan pemanfaatan dan penempatan fasilitas tersebut.
Di tengah berbagai persoalan itu, muncul fakta lain yang tidak kalah penting. Pemerintah Desa Kwangko disebut tidak mengetahui secara langsung adanya realisasi pembangunan IRPOM di wilayahnya.
Padahal, menurut Taufik, pengajuan program IRPOM diawali dengan penandatanganan oleh pihak desa sebagai salah satu dasar proposal kegiatan.
“Kami sedang berkoordinasi dengan PPL bersama ketua kelompok karena mereka yang lebih memahami hilirisasi adanya kegiatan di desa. IRPOM ini diawali dengan penandatanganan pihak desa. Jadi proposal itu dasarnya. Tetapi kami tidak tahu koordinasinya di lapangan seperti apa. Realisasinya tidak diketahui oleh pihak desa,” ungkapnya.
Ia mengaku akan kembali menyampaikan kepada PPL agar koordinasi dengan pemerintah desa lebih ditingkatkan, sehingga pelaksanaan program di lapangan dapat diketahui dan dikomunikasikan dengan baik.
Dengan anggaran DAM Mini sebesar Rp123 juta dan IRPOM sebesar Rp155,7 juta, total anggaran kedua program tersebut mencapai Rp278,7 juta.
Nilai tersebut tentu tidak kecil bagi program yang menyentuh kebutuhan dasar petani, terutama akses air untuk mendukung produktivitas pertanian.
