LOMBOK UTARA,SIARPOST – Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai menemukan titik terang. Namun, dari total usulan pembangunan sepanjang 10 kilometer yang dibagi menjadi empat segmen, pemerintah pusat untuk sementara baru menyetujui pendanaan pada segmen IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar.
Kepastian tersebut disampaikan H. Abdul Hadi, SE., MM, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada 2 November 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Abdul didampingi Kepala Wilayah Jalan Nusa Tenggara I, kepala satuan kerja (satker), jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, kepala desa Segara Katon, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Abdul Hadi menjelaskan, sebelumnya Pemkab Lombok Utara mengusulkan pembangunan Jalan Lingkar Utara sepanjang 10 kilometer. Rencana tersebut dibagi menjadi empat segmen, mulai dari wilayah barat hingga kawasan Lendang Bagian, Desa Segara Katon di sisi timur.
Namun, keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah pusat membuat seluruh usulan belum bisa diakomodasi sekaligus. Dari empat segmen yang direkomendasikan, baru segmen IV yang mendapatkan persetujuan anggaran.
“Memang awalnya Pemda mengusulkan sepanjang 10 kilometer yang dibagi menjadi empat segmen. Kita juga merekomendasikan keempat segmen itu. Hanya saja, karena kondisi keuangan pemerintah pusat, saat ini yang disetujui baru segmen terakhir dengan nilai anggaran Rp22 miliar,” ungkapnya.
Meski belum menjangkau seluruh ruas yang direncanakan, persetujuan anggaran tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong kelanjutan pembangunan akses lingkar utara KLU.
Menurut Abdul, pekerjaan fisik ditargetkan mulai pada akhir November 2026 atau paling lambat awal Desember mendatang. Namun, masyarakat tidak perlu berharap seluruh pekerjaan langsung tuntas dalam tahun anggaran berjalan.
Sebab, pelaksanaan proyek berpotensi berlanjut hingga 2027 dengan skema multiyears. Hal itu menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kemampuan pembiayaan yang tersedia.
“Insyaallah pembangunan mulai akhir November ini atau paling lambat awal Desember. Tetapi tidak harus selesai tahun ini, bisa berlanjut sampai 2027. Istilahnya multiyears,” jelasnya.
Persoalan lainnya, pembangunan Jalan Lingkar Utara tidak hanya menyangkut badan jalan. Di sepanjang trase 10 kilometer tersebut terdapat sejumlah jembatan yang membutuhkan penanganan tersendiri.
Dalam pembahasan bersama pihak balai dan Pemda, pemerintah pusat meminta agar pembangunan beberapa jembatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan demikian, penyelesaian jalan lingkar tersebut membutuhkan pembagian peran dan dukungan anggaran dari kedua tingkatan pemerintahan.
Abdul menegaskan, hingga peninjauan dilakukan, belum ada kepastian mengenai target keseluruhan proyek rampung. Hal itu karena penyelesaian jalan dan jembatan harus berjalan beriringan.
“Kalau berbicara target rampungnya kapan, belum bisa kita pastikan. Karena sepanjang 10 kilometer itu bukan hanya jalan, tetapi ada beberapa jembatan. Jembatan-jembatan itu juga diminta oleh pemerintah pusat agar diselesaikan oleh Pemda,” paparnya.
Untuk diketahui, dukungan anggaran pembangunan Jalan Lingkar Utara tersebut bersumber dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Program IJD merupakan skema dukungan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan jalan daerah yang belum mampu ditangani melalui kapasitas anggaran pemerintah daerah.
Dalam prosesnya, usulan daerah dapat diperjuangkan melalui rekomendasi anggota DPR RI Komisi V yang membidangi infrastruktur dan pembangunan.
Abdul menyebut, dukungan terhadap pembangunan Jalan Lingkar Utara KLU menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kebutuhan infrastruktur daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
Dengan baru disetujuinya segmen IV senilai Rp22 miliar, pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan pembangunan tidak berhenti pada satu ruas saja. Pemerintah daerah masih perlu menyiapkan langkah lanjutan, terutama untuk memperjuangkan tiga segmen lainnya sekaligus menyelesaikan kebutuhan pembangunan jembatan.
Sebab, manfaat Jalan Lingkar Utara secara utuh baru akan dirasakan apabila seluruh segmen yang direncanakan dapat tersambung.(Niss)
