MATARAM, SIAR POST – Pelaku ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat (NTB) didorong untuk lebih serius melindungi merek, produk, dan hasil karya mereka melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Langkah ini penting agar karya kreatif lokal tidak mudah ditiru, dipalsukan, atau diklaim pihak lain.
Komitmen tersebut ditunjukkan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (DPW GEKRAFS) NTB melalui audiensi dan penjajakan kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) NTB.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kanwil Kemenkum NTB itu dihadiri langsung Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, bersama jajaran pengurus GEKRAFS NTB, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya membangun kolaborasi untuk memperluas pemahaman dan akses perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif di NTB.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, menyambut positif inisiatif GEKRAFS NTB. Menurutnya, perlindungan kekayaan intelektual merupakan persoalan penting yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Kami sangat mengapresiasi langkah kawan-kawan GEKRAFS NTB, karena ini merupakan hal penting dan harus menjadi perhatian kita bersama. Memang harus kolaborasi,” kata Risman.
Bahkan, Risman menyatakan pihaknya mendorong agar kerja sama tersebut segera diformalkan melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
“Kita perlu segera melakukan MoU atau perjanjian kerja sama dengan GEKRAFS NTB. Di dalamnya akan kita atur beberapa poin kerja sama,” ujarnya.
Ketua DPW GEKRAFS NTB, Yeyen Seprian Rachmat, menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual tidak boleh hanya menjadi perhatian setelah sebuah produk atau karya menjadi terkenal.
Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif harus memiliki kesadaran untuk mengurus perlindungan hukum sejak awal, sehingga identitas produk, merek, dan karya yang dihasilkan mempunyai kepastian hukum.
“Jangan tunggu viral dulu baru kita urus perlindungan hukum bagi karya kita. Sejak awal harus kita siapkan,” tegas Yeyen.
Ia menjelaskan, NTB memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar. Berbagai subsektor seperti kriya, fesyen, kuliner, hingga inovasi digital terus berkembang dan melahirkan produk-produk dengan karakter serta identitas lokal yang kuat.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektualnya.
“Pelaku ekraf di NTB memiliki potensi yang luar biasa dengan karya-karya yang sangat autentik dan bernilai tinggi. Namun, sering kali produk dan merek mereka belum terlindungi secara hukum,” ungkapnya.
Melalui kolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum NTB, GEKRAFS ingin memastikan para kreator dan pelaku usaha lokal mendapatkan akses pendampingan agar karya mereka memiliki perlindungan hukum yang memadai.
Siapkan Klinik Konsultasi HAKI hingga Pendampingan UMKM
Tidak sekadar audiensi, kolaborasi ini juga diarahkan pada sejumlah program konkret yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku ekonomi kreatif.
Beberapa agenda yang direncanakan di antaranya sosialisasi terpadu mengenai kekayaan intelektual, klinik konsultasi pendaftaran HAKI, serta pendampingan langsung bagi UMKM dan komunitas kreatif di berbagai kabupaten/kota di NTB.
Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami prosedur pendaftaran merek, hak cipta, desain industri, serta bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya sesuai karakter produk dan karya masing-masing.
