MATARAM, SIAR POST – Polemik penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2029 semakin mendapat perhatian publik. Kali ini, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB angkat bicara dan mendesak agar proses seleksi dibuka secara transparan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
Melalui pernyataan resminya, Rabu (11/11/2026), Sekretaris IJTI NTB, Herman Zuhdi, meminta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memberikan perhatian serius terhadap polemik tersebut. Menurutnya, persoalan mekanisme penetapan tujuh calon komisioner KPID tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal DPRD semata.
Sebab, proses seleksi tersebut berkaitan langsung dengan independensi lembaga pengawas penyiaran serta kepercayaan publik terhadap institusi yang nantinya memiliki kewenangan mengawasi dunia penyiaran di NTB.
Herman secara khusus menyoroti persoalan yang sebelumnya disampaikan Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy, terkait dugaan bahwa tujuh nama calon komisioner telah disiapkan sebelum seluruh peserta dibahas dan dinilai secara objektif dalam forum pleno.
“Kalau benar tujuh nama sudah lebih dahulu disiapkan sebelum seluruh calon dibahas dan dinilai secara objektif dalam forum pleno, ini bukan persoalan sepele. Publik berhak mengetahui bagaimana proses itu berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, apa dasar pemeringkatannya, dan apakah seluruh mekanisme sudah dijalankan sesuai ketentuan,” tegas Herman.
Ia menilai keterbukaan menjadi hal mendasar untuk memastikan tidak ada proses pengambilan keputusan yang mengabaikan prinsip objektivitas dan keadilan terhadap seluruh peserta seleksi.
Karena itu, Herman meminta Gubernur NTB tidak tinggal diam. Sebagai kepala daerah, gubernur dinilai memiliki tanggung jawab publik untuk ikut menjaga iklim demokrasi, kebebasan pers, serta independensi lembaga penyiaran agar tidak berada di bawah bayang-bayang kepentingan kekuasaan.
“Gubernur jangan diam terhadap persoalan ini. Kami meminta jaminan bahwa proses seleksi komisioner KPID berjalan sesuai aturan, dan tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan. Jika memang tidak ada intervensi, penjelasan tentang keterbukaan proses seleksi menjadi cara terbaik untuk menjawab keraguan publik,” ujarnya.
Meski demikian, Herman menegaskan pernyataan IJTI NTB bukan merupakan tuduhan bahwa gubernur atau pihak tertentu terlibat dalam penetapan calon komisioner KPID. Namun, setiap dugaan pengaruh maupun intervensi politik harus dijawab melalui penjelasan terbuka yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, independensi KPID harus dijaga sejak proses seleksi, bukan hanya setelah para komisioner resmi dilantik dan menjalankan tugas.
“Jangan sampai KPID yang seharusnya menjadi penjaga independensi penyiaran justru lahir dari proses yang dipertanyakan independensinya. Ini kontradiksi yang harus dijelaskan. Kita tidak ingin lembaga pengawas penyiaran kehilangan kepercayaan publik bahkan sebelum komisionernya mulai bekerja,” tambahnya.
IJTI NTB juga memberikan catatan terkait komposisi sumber daya manusia yang lolos dalam seleksi kali ini. Organisasi jurnalis televisi tersebut mengkhawatirkan minimnya keterwakilan SDM atau unsur penyiaran di antara calon yang berpeluang menjadi komisioner.
Padahal, pemahaman terhadap dinamika industri penyiaran, profesionalisme jurnalistik, serta persoalan teknis penyiaran dinilai menjadi modal penting bagi komisioner KPID dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Herman mengingatkan bahwa jabatan komisioner KPID bukanlah jabatan politik yang dapat dibagi berdasarkan kedekatan maupun kepentingan kelompok tertentu.
Seluruh calon harus mendapatkan kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan kapasitas, integritas, kompetensi, serta pemahaman terhadap dunia penyiaran.
“Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang independensi lembaga penyiaran, tetapi proses memilih pengawas penyiarannya sendiri justru tidak memberikan teladan tentang transparansi dan objektivitas. Independensi KPID harus dimulai sejak proses seleksi komisionernya,” tandasnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh 21 calon anggota KPID harus mendapatkan penilaian secara adil, objektif, dan terukur. Tidak boleh ada peserta yang kehilangan kesempatan untuk dinilai secara proporsional akibat proses pengambilan keputusan yang sejak awal diduga telah mengarah pada nama-nama tertentu.
“Kalau proses seleksinya tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa komisioner yang terpilih nantinya mampu bersikap independen terhadap lembaga penyiaran, pemilik modal, maupun tekanan politik? Ini bukan sekadar persoalan tujuh nama, tetapi menyangkut masa depan demokrasi penyiaran di NTB,” tutup Herman.
Pernyataan IJTI NTB ini menambah panjang daftar kritik terhadap proses seleksi komisioner KPID NTB periode 2026–2029. Transparansi dan penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang kini menjadi penting agar polemik tersebut tidak terus berkembang dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas penyiaran tetap terjaga. (Red)
