Lombok utara SIARPOST– Penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp303,18 miliar menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027. Dengan berkurangnya ruang fiskal tersebut, pemerintah daerah kini harus menghitung ulang kemampuan belanja agar program pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Mala Siswandi, mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai menyiapkan sejumlah penyesuaian terhadap Rancangan APBD 2027. Langkah ini dilakukan agar struktur anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Mala, perubahan alokasi transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan sebelum APBD ditetapkan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan proyeksi pendapatan sejalan dengan alokasi resmi dari Kementerian Keuangan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan ini benar-benar memiliki dasar penganggaran yang jelas, memperhatikan prioritas pembangunan daerah, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dia menegaskan, penyusunan APBD 2027 tidak bisa hanya berorientasi pada banyaknya program yang direncanakan. Setiap kegiatan harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan anggaran nantinya.
Sebelumnya, dalam penyampaian nota keuangan RAPBD 2027 di hadapan DPRD KLU, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, memaparkan rencana pendapatan daerah sebesar Rp1,34 triliun. Sementara belanja daerah dirancang mencapai Rp1,33 triliun.
Namun, komposisi pendapatan tersebut menghadapi perubahan cukup besar setelah pemerintah pusat menetapkan alokasi TKD KLU hanya sebesar Rp590,37 miliar.
Penetapan itu tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026. Jumlah tersebut turun drastis dibandingkan proyeksi transfer dalam rancangan APBD sebelumnya yang mencapai Rp893,55 miliar.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp303,18 miliar yang harus diperhitungkan kembali dalam struktur anggaran daerah.
Kondisi ini membuat Pemkab KLU perlu mengambil langkah rasionalisasi belanja, menajamkan program prioritas, sekaligus mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, keterbatasan transfer pusat tidak serta-merta membuat program pelayanan publik dan pembangunan daerah terhenti.
Bupati Najmul Akhyar sebelumnya juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, berintegritas, dan akuntabel dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Pemkab KLU berharap penyesuaian RAPBD 2027 tetap memberikan ruang bagi pembiayaan program strategis, terutama pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan.
Pembahasan bersama DPRD pun menjadi tahapan penting untuk menentukan program mana yang harus dipertahankan, disesuaikan, maupun diprioritaskan di tengah menyusutnya kemampuan fiskal daerah.(Niss)
