Desa Berdaya NTB Disorot FITRA, Pemprov Tegaskan Program Punya Dasar Hukum dan Sasar 5.162 Keluarga

MATARAM, SIARPOST – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa Program Desa Berdaya Transformatif memiliki landasan hukum dan kewenangan yang jelas. Penegasan tersebut disampaikan menyusul hasil asesmen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB terhadap tata kelola program pengentasan kemiskinan tersebut.

Pemprov NTB menyambut positif hasil asesmen FITRA dan menilai kritik serta masukan dari lembaga masyarakat sipil sebagai bagian penting dalam memperbaiki kualitas pelaksanaan program, memperkuat transparansi, dan memastikan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan pemerintah memiliki tujuan yang sama dengan FITRA, yakni memastikan Program Desa Berdaya berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, serta mampu mendorong keluarga penerima manfaat keluar dari kemiskinan menuju kemandirian ekonomi.

Menurut pria yang akrab disapa Aka tersebut, hasil asesmen FITRA harus dipandang sebagai masukan konstruktif, bukan semata-mata kritik terhadap pemerintah.

“Masukan FITRA merupakan vitamin penyehat bagi pelaksanaan program. Pemerintah membutuhkan pandangan kritis masyarakat sipil. Kami memandang asesmen ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperkuat agar Desa Berdaya semakin berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Aka juga mengingatkan agar temuan asesmen ditempatkan secara proporsional. Sebab, FITRA menggunakan pendekatan rapid assessment melalui telaah dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan dengan analisis risiko kualitatif.

Karena itu, identifikasi risiko dalam asesmen tersebut menurutnya lebih tepat dipahami sebagai peringatan dini dan ruang perbaikan, bukan kesimpulan bahwa keseluruhan program gagal atau telah terjadi penyimpangan.

Desa Berdaya Sasar Ribuan Keluarga Miskin Ekstrem

Aka menjelaskan, Program Desa Berdaya Transformatif bukan sekadar program pembagian bantuan modal. Program tersebut dirancang sebagai proses pemberdayaan keluarga melalui dukungan usaha produktif, pendampingan selama 24 bulan, serta intervensi kebutuhan dasar berdasarkan kondisi masing-masing keluarga.

Pada tahap awal 2026, program ini menjangkau 40 desa dan kelurahan di NTB. Dari total 7.250 rumah tangga miskin ekstrem, sebanyak 5.162 keluarga ditetapkan sebagai penerima manfaat setelah melalui proses verifikasi dan validasi.

Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan dukungan aset produktif maksimal Rp7 juta, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan usaha yang dikembangkan.

Menurut Aka, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari besarnya bantuan yang telah disalurkan. Hal yang lebih penting adalah perubahan kondisi ekonomi keluarga, peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga kemampuan keluarga membangun kemandirian.

Ia menegaskan, desain program juga bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan persoalan sosial ekonomi, karakteristik penerima manfaat, serta kapasitas pelaksanaan di lapangan. Namun, setiap perubahan tetap harus mengikuti ketentuan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan pertanggungjawaban.

Pemprov Jelaskan Pembagian Peran OPD

Menanggapi persoalan pembagian tugas antarorganisasi perangkat daerah (OPD), Aka menegaskan bahwa Dinas Sosial P3A dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) memiliki kewenangan dan fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi.

Dinas Sosial P3A berfokus pada penanganan masalah sosial, perlindungan sosial, serta perhatian terhadap kondisi keluarga penerima manfaat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.

Sementara DPMPD Dukcapil menjalankan peran dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan pemerintahan desa, serta fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Aka menilai kedua perangkat daerah tersebut harus bekerja dalam satu kesatuan intervensi agar keluarga penerima manfaat tidak hanya mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha produktif.

“Pembagian tugas itu bukan pemisahan tujuan. Keduanya harus bekerja dalam satu kesatuan intervensi. Keluarga penerima manfaat membutuhkan dukungan sosial sekaligus penguatan kapasitas dan kesempatan mengembangkan usaha produktif,” tegasnya.

Tegaskan Desa Berdaya Memiliki 14 Instrumen Kebijakan

Salah satu poin yang turut mendapat perhatian adalah pernyataan praktisi hukum Amir Mahmud mengenai bentuk produk hukum dan dugaan kesalahan sistemik dalam regulasi Program Desa Berdaya.

Menanggapi hal tersebut, Aka menegaskan bahwa kewenangan Pemprov NTB dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur urusan sosial serta pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program penanganan fakir miskin di tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional.

Aka juga menyebut Program Desa Berdaya tidak hanya bertumpu pada satu keputusan atau dokumen. Sedikitnya terdapat 14 instrumen kebijakan dan operasional yang menjadi landasan pelaksanaannya.

Instrumen tersebut mencakup kerangka perencanaan pembangunan nasional dan daerah, peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, hingga pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Ia menjelaskan, setiap instrumen memiliki kedudukan dan fungsi berbeda. Peraturan Gubernur merupakan peraturan kepala daerah yang memuat norma pengaturan, sedangkan Keputusan Gubernur merupakan instrumen penetapan atau keputusan administratif sesuai substansinya.

Adapun pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berfungsi menerjemahkan kebijakan ke dalam mekanisme operasional di lapangan.

Menurutnya, perangkat daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang memiliki dasar penugasan yang sah, sesuai tugas dan kewenangannya, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Akui Dokumen Perlu Diselaraskan, tetapi Bukan Otomatis Cacat Hukum

Terkait dugaan kesalahan sistemik dalam regulasi Desa Berdaya, Aka tidak menampik bahwa perbedaan penomoran, waktu penerbitan, maupun ketentuan antardokumen perlu ditelusuri dan diselaraskan.

Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan administratif tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya cacat hukum secara keseluruhan.

Menurutnya, kesimpulan mengenai adanya kesalahan sistemik harus didasarkan pada pemeriksaan yang menyeluruh, termasuk mengidentifikasi letak kesalahan, norma yang dilanggar, kewenangan yang digunakan, prosedur yang ditempuh, hingga akibat hukum yang ditimbulkan.

“Jika ada kekurangan administratif, harus diperbaiki. Tetapi untuk menyimpulkan adanya kesalahan sistemik, harus ada pemeriksaan yang membuktikan letak kesalahan, norma yang dilanggar, kewenangan yang digunakan, prosedur yang ditempuh, serta akibat hukumnya. Kesimpulan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada identifikasi risiko atau perbedaan dokumen,” tegasnya.

Aka menambahkan, Program Desa Berdaya merupakan bagian dari komitmen Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri dalam menjadikan penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sebagai agenda strategis pembangunan daerah.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan kebijakan pemerintah memperbaiki kehidupan masyarakat dan membuka peluang bagi keluarga miskin untuk mandiri secara ekonomi.

Pemprov NTB, lanjutnya, tetap terbuka terhadap kritik dan evaluasi dari berbagai pihak. Pemerintah berkewajiban memastikan program berjalan sesuai aturan, anggaran dikelola secara akuntabel, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“FITRA ingin program ini berjalan baik, pemerintah juga menginginkan hal yang sama. Kami terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Yang kita pertahankan adalah tujuan dan kepentingan program ini bagi masyarakat,” tutup Aka. (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *