Sespimda PKN NTB, Abdul Hakim (kiri), Ketua LPM NTB Wahyuddin (kanan). Dok Foto Kolase
MATARAM, SIAR POST | Pernyataan anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Lombok Tengah dari Fraksi Golkar, Megawati Lestari terus mendapat respon dari para pihak. Tak terkecuali aktivis dan tokoh masyarakat di Pulau Sumbawa.
Pernyataan Megawati pada saat RDP dengan sejumlah OPD beberapa waktu lalu dengan mencerca Dinas Pertanian NTB terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan alsintan, dianggap rasis atau seolah memberikan sekat antara pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
BACA JUGA : Eks Karyawan Newmont dan Amman Mineral Sudah Bisa Kembali Bekerja di Tambang Batu Hijau
Sekretaris Pimca Partai PKN, Abdul Hakim yang merupakan tokoh masyarakat Sumbawa ini, juga ikut angkat bicara atas pernyataan Megawati tersebut. Abdul Hakim yang akrab disapa Bang Akim itu menganggap bahwa penyataan itu tidak berbasis data.
“Pernyataan itu kita anggap halusinasi, karena tidak berbasis data. Kalau bisa Megawati mencabut pernyataannya dan meminta maaf,” ujar Bang Akim, Rabu (12/3/2025).
Bang Akim menyayangkan, pernyataan Megawati terkait hasil pertanian lebih banyak dari Pulau Lombok, dan menuding Dinas Pertanian NTB soal pendistribusian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) yang kurang adil serta tidak merata dalam pendistribusiannya di setiap daerah di Provinsi NTB.
“Kami minta Megawati cabut pernyataannya itu, sebab sangat melukai hati kami sebagai warga Pulau Sumbawa. Kami akan lakukan audiensi dengan DPRD terkait persoalan ini,” tegasnya.
Dirinya juga menilai bahwa program DBHCHT tersebut telah di salurkan berdasarkan petunjuk teknis dari Dinas terkait sehingga tidak ada upaya baik dinas atau siapa saja yang bisa menggiring penggunaan DBHCHT tersebut ke kabupaten tertentu atau Sumbawa pada umumnya.
BACA JUGA : Ketua DPRD NTB Tak Hadiri Lagi Sidang Gugatan Fihiruddin, Sidang Kembali Ditunda Sepekan
Sejalan dengan Akim, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) NTB, Wahyudin juga ikut memberikan perhatian atas pernyataan Megawati tersebut. Ia mengatakan bahwa anggota DPRD sekelas Provinsi harusnya belajar lebih banyak lagi.
Bahkan Wahyudin mengatakan, DBH pertanian tertinggi dihasilkan dari Pulau Sumbawa. “DBH Pertanian tertinggi ada di Pulau Sumbawa dan dalam perjalanan nya 5 tahun kemarin pembagian alsintan lebih banyak di pulau Lombok ketimbang Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Ia meminta agar Anggota DPRD Provinsi tidak berstatemen tanpa data, dan tidak meng kotak-kotakan antara dua Pulau karena sejatinya anggota DPRD adalah perwakilan seluruh rakyat NTB.
Wahyudin juga meminta Megawati untuk meluruskan pernyataannya dan meminta maaf. Jika tidak masyarakat menindaklanjuti persoalan tersebut.
Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi NTB Fraksi Gerindra, Iwan Panjidinata juga meminta Megawati meminta maaf kepada seluruh warga pulau Sumbawa terutama petani yang disudutkan oleh Megawati.
“Megawati harus segera minta maaf, jika tidak maka kami selaku wakil dari warga Sumbawa di DPRD Provinsi NTB akan mengambil langkah serius dan meminta pimpinan DPRD dan badan Kehormatan untuk menindaklanjuti persoalan ini sebelum meluas menjadi konflik ditengah masyarakat kami,” desaknya.
“Kami minta Megawati untuk meminta maaf secara terbuka di media juga terkait pernyataannya itu,” sambungnya.
Sebelumnya pernyataan Megawati pada rapat terbatas dengan OPD di DPRD Provinsi NTB menjadi sorotan tokoh pulau Sumbawa karena sangat tidak etis.
Megawati seakan keberatan program dan alat alsintan paling banyak direalisasikan dan dibawa ke pulau Sumbawa.
“Penghasil tani terbesar ada di pulau Lombok wabil khusus di Lombok Timur dan Lombok Tengah, ada apa ini jangan-jangan. Ini pentingnya kepala OPD hadir di sini. Sangat banyak dibawa ke Pulau Sumbawa sementara penghasil pertanian terbesar di Lombok,” kata, Megawati, saat RDP tersebut.
Penyataan ini kemudian menimbulkan reaksi beragam dari para tokoh pulau Sumbawa. Jika di bandingkan dengan DBHCHT pulau Sumbawa lebih banyak menyumbang DBH dari sektor tambang bisa mencapai 130 milyar lebih kemudian hasil DBH dari sektor tambang di bagi lagi kepada 10 kabupaten kota dengan nilai kurang lebih masing masing 14 milyar. Kendati begitu masyarakat Sumbawa dan KSB tidak pernah mempersoalkan itu.
