Mataram, SIARPOST – Ketua Umum NTB Transparansi & Policy Watch (NTPW), Abdul Hakim, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) atas pelayanan cepat dan terbaik dalam penanganan bencana banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Kota Mataram pada 6 Juli 2025 lalu.
Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Abdul Hakim atau yang akrab disapa Bang Akim, usai melakukan audiensi bersama jajaran pengurus NTPW dengan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) NTB, Lalu Moh Faozal, di Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Kota Mataram yang berlokasi di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat (11/7/2025).
“Pemprov NTB telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menangani banjir yang melanda hampir seluruh titik di Kota Mataram. Respons cepat, pendirian dapur umum, distribusi logistik, dan layanan kesehatan semuanya berjalan baik. Ini bentuk hadirnya negara untuk rakyat,” kata Abdul Hakim.
BACA JUGA : Geger di Bima! Suami Grebek Istri Berstatus ASN Bersama Pria Lain, Lapor Polisi soal Dugaan Persetubuhan
Banjir Besar Landa Hampir Seluruh Mataram
Berdasarkan data resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, sebanyak 9.712 kepala keluarga atau 37.984 jiwa terdampak banjir.
Setidaknya 16 orang mengalami luka-luka, 1 orang meninggal dunia, dan 110 warga mengungsi.
Sebanyak 77 rumah rusak berat, 7 rumah rusak ringan, dan 40 rumah terendam, selain itu 2 jembatan dan 10 jalan rusak akibat banjir tersebut.
Wilayah terparah antara lain terdapat di kecamatan Sekarbela, Mataram, Cakranegara, dan Sandubaya yang seluruhnya berstatus zona merah pada peta terdampak.
BACA JUGA : POBSI Kota Mataram Klarifikasi Isu Pungli: Turnamen Biliar Tetap Gratis, Tak Ada Paksaan 5 Persen
Penetapan Tanggap Darurat oleh Gubernur NTB
Menjawab pertanyaan publik soal percepatan penetapan status tanggap darurat oleh Gubernur NTB, Pj Sekda Lalu Moh Faozal menjelaskan bahwa penetapan tersebut sudah melalui proses berjenjang sesuai aturan.
“Penetapan status tanggap darurat oleh Gubernur merujuk pada keputusan awal dari Wali Kota Mataram. Jadi ini bukan langkah sepihak, tapi justru bentuk penguatan dari provinsi karena masalah di Mataram ini tidak bisa diselesaikan sendirian oleh kota. Perlu dukungan penuh dari provinsi, baik dari sisi logistik, personel, maupun kebijakan,” tegas Faozal.
Ia menambahkan, keputusan cepat ini juga dilandasi hasil kajian situasi dan prediksi BMKG yang menyebutkan potensi hujan ekstrem susulan pada 14–17 Juli.
Oleh karena itu, masa tanggap darurat ditetapkan selama 10 hari, dengan fokus pada pemulihan warga dan infrastruktur dasar.
“Mitigasi kita memang belum sempurna. Cari perahu karet saja sulit. Tapi kita terus bergerak. Bantuan logistik cukup, stok beras ada 90 ton, dan kita akan mulai distribusi makanan siap saji dari hari Minggu ini. Relawan, TNI, Polri, semua sudah turun,” ujarnya.
BACA JUGA : Tender SPAM Lombok Barat Diduga “Dikunci” untuk Pemenang Tertentu, KUAT NTB Siap Laporkan ULP-Pokja ke Polda
Normalisasi Sungai Jadi Prioritas
Dalam audiensi tersebut, Sekjen NTPW, Imam, menyoroti pentingnya normalisasi anak sungai Ancar yang membawa limpahan air dari arah Narmada dan menyebabkan jalan amblas serta permukiman warga terendam.
Menanggapi hal itu, Faozal menegaskan bahwa pihaknya telah memanggil Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk segera melakukan normalisasi.
Salah satu fokus utama adalah Kali Unus yang mengalami penyempitan ekstrem dari 20 meter di hulu menjadi hanya 5 meter di kawasan pasar Pagesangan karena padatnya permukiman.
“Kita akui ini tidak bisa selesai dalam jangka pendek. Tapi normalisasi sudah dimulai. Hari ini sekitar 600 personel TNI dan Polri diturunkan untuk bersih-bersih sungai. Dan Gubernur juga sudah tandatangani surat ke BNPB untuk dukungan pusat,” ungkapnya.
NTPW Siap Kawal Pemulihan Pascabencana
