Sumbawa Barat, SIARPOST – Jagat media sosial Sumbawa Barat tengah dihebohkan dengan beredarnya sebuah postingan di Facebook yang menyinggung dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang sejatinya diharapkan bisa memberi ruang bagi UMKM dan masyarakat lokal untuk berkembang, justru dituding dikuasai oleh oknum pejabat. Salah satu nama yang ramai disebut dalam komentar warganet adalah anggota DPRD Basuki Rasyid.
BACA JUGA : Harga LPG 3 Kg di Empang Hingga Rp35 Ribu, Warga Minta Pangkalan Ditindak
Dalam sejumlah tangkapan layar yang beredar, banyak netizen melayangkan kritik pedas. Mereka menilai tidak pantas jika wakil rakyat yang seharusnya berperan sebagai pengawas justru ikut terlibat dalam pengelolaan.
“Kenapa Dewan rasa pengusaha, dimana fungsinya sebagai kontrol bisa difungsikan kalau menjadi bagian dari pengelolaan uang rakyat? Ini namanya monopoli,” tulis akun Sirajudin di kolom komentar.
Komentar serupa juga muncul dari warga lainnya. “Katanya dengan adanya MBG dapat memberikan peluang untuk masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Kok malah diembat juga,” tulis akun Dedi Anarki.
Bahkan, beberapa warga terang-terangan merasa kecewa. Mereka menilai kesempatan untuk UMKM seharusnya dibuka seluas-luasnya, bukan hanya dinikmati segelintir pihak.
“Apakah iya semua dia yang ambil? Kami sebagai warga dan pelaku usaha kecil seharusnya diberi kesempatan,” ungkap seorang warga.
Salah satu warga Sumbawa Barat juga menyampaikan kritik keras. Ia menegaskan bahwa jika benar ada anggota DPRD ikut mengelola atau menikmati program MBG, maka hal tersebut jelas tidak patut.
BACA JUGA : Legislator Sumbawa Muhammad Zain Tegaskan: “Leluhur Dodo Adalah Milik Masyarakat Lebangkar
“Kalau benar anggota DPRD seperti itu, kami juga tidak setuju, sama seperti mbak Yuni. Tugas Dewan itu wakil rakyat, untuk menyuarakan keadaan dan kondisi masyarakat di daerahnya, bukan malah berbisnis dan mencari proyek demi keuntungan dari rakyat. Mereka harus paham tentang tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat atau pelayan rakyat,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Basuki Rasyid menepis tuduhan tersebut. Ia menyebut bahwa pengelola MBG bukan dirinya, melainkan pihak lain. Namun, Basuki enggan memberikan penjelasan dan klarifikasi lebih jauh dan memilih untuk menyampaikan klarifikasi langsung kepada publik.
Kasus ini terus menuai perhatian warganet. Banyak pihak berharap pemerintah daerah turun tangan memastikan program MBG benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan menjadi lahan monopoli segelintir elit.
Redaksi | SIAR POST
