Mataram, SIAR POST — Kisah pilu kembali menyentuh nurani publik. Sirajudin, warga Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, meninggal dunia di RSUD Provinsi NTB pada Sabtu dini hari (25/10/2025) sekitar pukul 03.00 WITA. Namun jenazahnya tertahan hingga lima jam karena keluarga tak memiliki biaya untuk memulangkan almarhum ke kampung halaman.
Kondisi memilukan ini menyita perhatian berbagai pihak, termasuk anggota DPRD NTB dari Dapil VI (Bima, Kota Bima, dan Dompu), Muhamad Aminurlah.
Politisi Fraksi PAN itu menyayangkan dirinya tidak mendapat informasi lebih awal terkait kesulitan keluarga almarhum.
“Kalau saya diinfokan subuh, pasti akan direspons cepat. Saya dari jam 4 sudah di masjid. Kalau ada kabar waktu itu, saya pastikan kita bantu dan carikan solusinya,” ujar Aminurlah saat dikonfirmasi, Sabtu (25/10/2025).
Aminurlah menegaskan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi. Ia meminta semua pihak, terutama RSUD Provinsi NTB, masyarakat, dan relawan, agar tidak sungkan menghubungi dirinya atau anggota DPRD yang lain sesuai dapil masing-masing bila ada kasus serupa.
“Saya sangat menyesal sekali kenapa tidak diinformasikan ke saya bahwa ada jenazah yang kesulitan pulang. Kami ini wakil rakyat, dan harusnya ada informasi seperti itu supaya bisa dicari solusinya,” tegasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Aminurlah mengaku sedang berupaya menghadirkan yayasan sosial yang akan menyediakan rumah singgah di Mataram khusus warga Bima dan Pulau Sumbawa, serta menyiapkan ambulans gratis agar persoalan kemanusiaan seperti ini tidak terus berulang.
“Saya lagi berusaha agar ada izin yayasan untuk membangun rumah singgah dan menyediakan ambulans. Jadi kalau ada warga sakit atau meninggal, bisa tertangani cepat,” tambahnya.
Menanggapi kejadian ini, Presiden LSM KASTA NTB, Lalu Wink Haris, turut menyampaikan keprihatinan. Ia membuka hotline bantuan untuk warga dari Pulau Sumbawa yang mengalami musibah serupa di RSUP NTB.
BACA JUGA : Nekat! Pria di Bima Bacok Dua Anggota Brimob di Arena Pacuan Kuda
“Kalau ada keluarga dari Pulau Sumbawa yang meninggal di RSUP, silakan kontak kami di KASTA. Kami siap bantu siapkan ambulans jika terkendala di rumah sakit,” ujarnya.
Wink juga mengapresiasi Direktur RSUP NTB, dr. Jack, yang disebut kerap menggunakan dana pribadi untuk membantu pemulangan jenazah warga miskin dari luar Pulau Lombok.
Namun, ia menegaskan, hal seperti ini tidak seharusnya bergantung pada kebaikan hati seorang pejabat. Pemerintah harus hadir secara sistemik.
“Masalah Klasik yang Tak Pernah Diselesaikan”
Sekretaris Jenderal Enris Foundation, Adam menilai, pemerintah provinsi seharusnya menganggarkan dana khusus pemulangan jenazah warga miskin.
“Ini bukan soal belas kasihan, ini soal kemanusiaan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” ujarnya.
Menurutnya, selama bertahun-tahun persoalan ini terus berulang tanpa solusi konkret. “Kesejahteraan bukan hanya proyek dan gaji pejabat. Pelayanan dasar kemanusiaan seperti ini juga harus dijamin,” tegasnya.
