Lombok Utara, SIARPOST– Dari total 19 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang ada di Kabupaten Lombok Utara, hanya 13 unit yang masih beroperasi. Enam unit lainnya belum aktif karena berbagai kendala teknis dan non-teknis.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Utara, Husnul Ahadi, mengatakan pihaknya menargetkan seluruh TPS3R bisa beroperasi penuh pada tahun 2026. “Tahun depan diharapkan semua sudah beroperasi,” ujarnya, Selasa, (4/11).
Menurutnya, pengaktifan seluruh TPS3R menjadi perhatian serius Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, yang menegaskan agar tidak ada satu pun TPS3R yang dibiarkan mangkrak. “Bupati meminta pengelolaan TPS3R dioptimalkan. Tidak boleh ada yang tidak beroperasi,” tegasnya.
DLH saat ini tengah menyiapkan pola revitalisasi pengelolaan sampah agar bisa diselesaikan di tingkat desa. Polanya, 70 persen sampah diolah di TPS3R, sementara 30 persen sisanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). “Sampah yang masuk ke TPS3R adalah anorganik, sedangkan sampah organik diharapkan bisa diolah langsung oleh rumah tangga,” jelas Husnul.
Ia menyebut sejumlah kendala menyebabkan enam TPS3R tidak berjalan optimal, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya pengetahuan pengelola, dan sarana prasarana yang belum memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, DLH telah menaikkan honorarium petugas TPS3R dari Rp1 juta menjadi Rp2 juta per bulan serta berencana melakukan pelatihan pengelolaan sampah.
Enam TPS3R yang belum aktif tersebar di beberapa wilayah, yakni Desa Sambik Elen (Kecamatan Bayan), Desa Sokong (Tanjung), Desa Kayangan (Kayangan), Desa Gondang dan Segara Katon (Gangga), serta Desa Pemenang Timur (Pemenang).
Kepala Desa Segara Katon, Ramdhan, mengakui TPS3R di wilayahnya belum beroperasi karena terkendala tenaga kerja. “Kendala utama adalah sulit mencari tenaga kerja yang mau terlibat secara serius. Kami masih mencari anak-anak muda yang benar-benar mau bekerja di TPS3R,” katanya.( Niss)
