Lombok Utara ,SIARPOST– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak sekadar soal membagikan makanan kepada anak-anak sekolah. Di balik distribusi harian itu, ada sistem yang harus solid. Pemerintah daerah kini menegaskan, kunci agar program ini tidak tersendat ada pada sinkronisasi antara Satuan Tugas (Satgas) daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemkab Lombok Utara memastikan pelaksanaan MBG sejauh ini berjalan aman dan terkendali, meski sempat muncul sejumlah keluhan dan kasus di beberapa daerah lain. Evaluasi tetap dilakukan, terutama untuk memastikan jika terjadi kendala medis di lapangan, program tidak serta-merta dihentikan terlalu lama.
Asisten I Setda Lombok Utara, H. Rusdi,menjelaskan bahwa Satgas MBG awalnya dibentuk untuk menjembatani urusan perizinan seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan aspek teknis lainnya. Namun, pasca munculnya kasus keracunan di sejumlah daerah dan adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, peran Satgas diperluas.
Kini, Dinas Kesehatan yang tergabung dalam Satgas mengambil peran aktif sebagai garda terdepan dalam pengawasan kesehatan dan respons cepat terhadap kejadian di lapangan.
“Satgas di Dinas Kesehatan sudah langsung bertindak jika ada kejadian. Tapi yang menjadi evaluasi kita ke depan adalah bagaimana posisi koordinasi dengan Badan Gizi Nasional ketika terjadi kendala medis,” ujar Rusdi, Jumat (27/2).
Salah satu persoalan krusial yang disoroti adalah prosedur penghentian sementara operasional dapur umum atau distribusi makanan saat investigasi berlangsung. Rusdi mencontohkan kejadian di wilayah Malaka, di mana program sempat terhenti hingga dua pekan.
Menurutnya, penghentian distribusi dalam waktu lama berdampak langsung pada penerima manfaat. MBG bukan sekadar program rutin, melainkan instrumen strategis pemerintah dalam menekan angka stunting.
“Begitu di-stop, yang rugi adalah penerima manfaat. Program ini bertujuan mengatasi stunting. Kalau berhenti dua minggu, tentu akan berpengaruh terhadap capaian. Ini yang harus kita carikan jalan keluarnya,” tegasnya.
Pemda KLU mendorong agar ada sistem yang benar-benar sinkron antara BGN sebagai pemegang otoritas pusat dengan pemerintah daerah. Sinkronisasi tersebut mencakup penyusunan SOP penanganan darurat yang tetap mengedepankan profesionalitas medis, tanpa memutus hak gizi anak-anak dalam durasi panjang.
Ke depan, Pemkab ingin ada pola koordinasi yang jelas: investigasi tetap berjalan cepat dan transparan, dapur diperbaiki bila ada kekurangan, tetapi distribusi tidak terhenti total kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.
“Penanganan kesehatan harus profesional, tapi keberlanjutan pemberian makanan juga tidak boleh diabaikan. Sistem antara BGN dan daerah harus selaras agar tujuan besar kita menekan stunting di Lombok Utara tercapai maksimal,” pungkasnya.
Dengan evaluasi yang terus dilakukan, KLU berharap MBG tidak hanya berjalan aman, tetapi juga berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika di lapangan karena yang dipertaruhkan bukan sekadar program, melainkan masa depan generasi muda daerah.(Niss)
