MATARAM, SIAR POST – Hasil seleksi jabatan Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD Provinsi NTB menjadi sorotan publik. Nama Srianingsih yang lolos tiga besar kini terpilih dan resmi dilantik, meski sebelumnya proses seleksi sempat diwarnai berbagai komentar tajam, terutama terkait dugaan kuatnya pengaruh kedekatan elite birokrasi.
Dalam hasil akhir panitia seleksi (pansel) eselon II, tiga nama yang lolos adalah Erick Widodo, H. Abdullah, dan Srianingsih. Namun perhatian publik justru tertuju pada fakta bahwa sejumlah nama yang dianggap kuat, termasuk paman Wakil Gubernur NTB, Afifuddin, tidak berhasil menembus tiga besar.
Srianingsih sendiri disebut-sebut merupakan saudara dari Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB. Kondisi ini memunculkan persepsi liar di tengah masyarakat, seolah-olah pengaruh Plh Sekda lebih dominan dibandingkan kekuatan politik Wakil Gubernur.
“Gimana orangnya Plh Sekda bisa kalahkan orangnya Wagub?” begitu salah satu komentar publik yang ramai beredar, mencerminkan kegelisahan atas hasil seleksi tersebut.
Tak hanya itu, ketiadaan figur dari Dompu dalam tiga besar berbagai jabatan juga menjadi bahan kritik. Nama akademisi seperti Dr. Mahjulan yang memiliki latar belakang pendidikan hingga S3 dinilai publik layak bersaing, namun justru tak lolos. Begitu pula sosok yang dikenal dekat dengan lingkaran Wakil Gubernur.
Sejumlah kalangan menilai, hasil ini menimbulkan pertanyaan serius terkait sistem dan proses seleksi. Meski secara normatif meritokrasi tidak seharusnya melibatkan unsur politik atau kedekatan, realitas jabatan eselon II di daerah kerap kali tidak sepenuhnya steril dari dinamika tersebut.
“Secara personal kita tidak bisa menilai karena tidak tahu bobot penilaian pansel. Tapi secara umum, ini patut dipertanyakan. Apa iya murni merit, atau ada faktor lain?” ujar salah satu pengamat lokal.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai mekanisme. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menjadi bagian dari penyegaran birokrasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
Dalam pelantikan tersebut, Srianingsih resmi menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD Provinsi NTB, mendampingi Direktur RSUD, drg. H. Asrul Sani, M.Kes, bersama jajaran wakil direktur lainnya.
Namun demikian, polemik belum sepenuhnya mereda. Perbincangan publik masih bergulir, mempertanyakan apakah hasil ini benar-benar mencerminkan kualitas dan kompetensi, atau justru memperlihatkan peta kekuatan baru di lingkaran birokrasi NTB.
Di tengah upaya pemerintah mendorong profesionalisme, kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi jabatan publik tetap menjadi tuntutan utama masyarakat. (Red)
