DOMPU, NTB (SIAR POST) – Momentum bersejarah terjadi saat Peringatan HUT ke-211 Kabupaten Dompu pada Sabtu (11/4/2026), saat Bupati Dompu, Bambang Firdaus, secara resmi membacakan Ikrar Suku Dompu sebagai bentuk peneguhan identitas budaya masyarakat Dompu.
Dalam ikrar tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu bersama seluruh elemen masyarakat menegaskan kembali keberadaan Suku Dompu sebagai entitas yang utuh, bermartabat, dan memiliki hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu poin penting dalam ikrar itu adalah penolakan terhadap penggunaan istilah “Sasambo” yang dinilai mengaburkan bahkan mengerdilkan identitas Suku Dompu dalam konteks keberagaman di Nusa Tenggara Barat.
“Ikrar ini adalah bentuk komitmen kita untuk menjaga kehormatan, martabat, serta jati diri masyarakat Dompu,” tegas Bupati Bambang Firdaus dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa Suku Dompu telah diakui secara administratif dalam berbagai referensi nasional, termasuk dalam ensiklopedia suku bangsa Indonesia serta data resmi statistik nasional.
Lebih lanjut, ikrar tersebut juga memuat ajakan untuk memperkuat persatuan, gotong royong, serta menjadikan kebangkitan identitas budaya sebagai kekuatan baru dalam membangun Dompu yang maju, religius, dan berbudaya.
Tidak hanya itu, generasi muda juga diingatkan untuk terus mewarisi nilai-nilai luhur adat, agama, dan persatuan sebagai fondasi masa depan daerah.
Suasana pembacaan ikrar berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan, menandai babak baru dalam penguatan identitas kultural masyarakat Dompu.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, juga resmi dianugerahi gelar kehormatan “MA KAPAHU RAWI” oleh Yayasan Kesultanan Dompu dalam sebuah prosesi sakral yang berlangsung khidmat pada acara peringatan HUT Dompu tersebut.
Penganugerahan ini menjadi simbol penghormatan tertinggi atas komitmen dan dedikasi Bupati dalam menjaga, melestarikan, serta menghidupkan kembali nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Dompu.
Dalam sambutannya, Bambang Firdaus menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa gelar tersebut bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan amanah besar yang mengandung tanggung jawab moral.
“Gelar ini adalah tanggung jawab untuk terus mengangkat nilai budaya dan agama sebagai fondasi utama pembangunan daerah,” tutupnya. (Red)
