Lombok Utara,SIARPOST – Program KDP (Kemitraan Desa Produktif) di Lombok Utara menunjukkan geliat yang tidak sepenuhnya mulus. Di satu sisi, ada kemajuan signifikan dengan dua titik yang sudah tuntas 100 persen. Namun di sisi lain, puluhan lainnya masih tertahan, terutama akibat persoalan klasik: lahan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lombok Utara, Haris Nurdin, mengungkapkan bahwa hingga April, baru dua lokasi yang bangunannya rampung sepenuhnya, yakni di Bentek dan Sopok. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyelesaian fisik bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan program.
“Jangan tunggu gerai jadi baru mulai. Kalau menunggu, kapan jalannya, Mulai saja dulu dengan apa yang ada,” tegasnya,Jumat 08/05/2026
Pendekatan ini bukan tanpa alasan. Di lapangan, beberapa KDP justru sudah bergerak lebih dulu, meski dengan skala sederhana. Di sejumlah desa seperti Genggelang, Tegal Maja, hingga Malaka dan wilayah Kayangan-Tanjung, aktivitas ekonomi mulai hidup lewat penjualan sembako yang dikelola dari modal swadaya anggota.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal positif bahwa program tidak harus menunggu sempurna untuk berjalan. Justru, inisiatif awal menjadi kunci agar roda ekonomi desa mulai berputar.
Namun, tantangan besar masih membayangi. Dari total 43 KDP yang direncanakan, sebagian besar belum memulai pembangunan fisik. Data menunjukkan sejumlah desa masih terkendala status lahan—mulai dari proses verifikasi, luas lahan yang tidak mencukupi, hingga ketiadaan aset sama sekali.
Beberapa wilayah seperti Menggala, Pemenang Barat, Gili Indah, hingga Pemenang Timur masih dalam tahap verifikasi. Sementara di Tanjung dan Malaka, masalah luas lahan menjadi penghambat utama. Bahkan ada desa seperti Segara Katon dan Selentos yang belum memiliki aset untuk dijadikan lokasi pembangunan.
“Mayoritas kendalanya memang di lahan. Ada yang belum clear, ada yang tidak cukup luas, bahkan ada yang belum punya aset,” jelas Haris.
Di tengah situasi ini, peran pendamping menjadi krusial. Dinas Perindag mengandalkan empat Business Assistant (BA) dan dua tenaga Project Management Office (PMO) yang ditugaskan mendampingi seluruh KDP. Mereka tidak hanya membantu penyusunan proposal bisnis, tetapi juga memastikan program tetap berjalan sesuai regulasi.
Menariknya, pembangunan fisik KDP sendiri melibatkan pihak TNI bersama mitra pelaksana. Untuk dua lokasi yang sudah rampung, pemerintah daerah masih menunggu arahan lanjutan, termasuk kemungkinan adanya peluncuran resmi sebagai penanda dimulainya operasional penuh.
Meski progres belum merata, Haris menekankan bahwa semangat utama program ini bukan pada bangunan, melainkan pada aktivitas ekonomi yang tumbuh dari bawah.
“Kalau sudah mulai bergerak, sekecil apa pun itu, artinya program ini hidup. Itu yang paling penting,” ujarnya.
Dengan kondisi yang ada, KDP di Lombok Utara kini berada di persimpangan: antara menunggu kesiapan infrastruktur atau bergerak lebih dulu dengan sumber daya terbatas. Pemerintah tampaknya memilih opsi kedua memulai, sambil terus mengejar ketertinggalan.(Niss)
