MATARAM, NTB (SIAR POST) – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Nusa Tenggara Barat menyoroti aksi massa yang dilakukan Aliansi Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang terus berlangsung dalam beberapa hari terakhir di berbagai wilayah Pulau Sumbawa.
Namun, pemerintah pusat dan DPR RI belum menunjukkan langkah konkret untuk merespons aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
Ketua EW LMND NTB, Muhammad Ramadhan, mengatakan bahwa gelombang aksi yang terus berlanjut merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap ketidakjelasan sikap pemerintah terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Menurutnya, selama aspirasi tersebut tidak mendapatkan kepastian politik dan hukum, maka potensi mobilisasi massa akan terus terjadi di berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh menutup mata terhadap dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat Pulau Sumbawa.
Aspirasi yang disuarakan secara konsisten selama bertahun-tahun semestinya mendapatkan ruang dialog yang serius dari pemerintah pusat maupun DPR RI.
Ramadhan juga menyoroti sejumlah aksi pemblokiran jalan yang terjadi di beberapa titik strategis selama rangkaian demonstrasi berlangsung. Menurutnya, langkah tersebut memang lahir dari kekecewaan massa aksi, namun dampaknya sangat besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketika akses transportasi dan distribusi barang terganggu, maka sektor perdagangan, logistik, hingga mobilitas masyarakat ikut terdampak.
Pulau Sumbawa yang sangat bergantung pada kelancaran arus barang dan jasa tentu akan mengalami kerugian ekonomi apabila situasi ini berlangsung dalam waktu yang lama.
Berbagai pihak sebelumnya juga mengingatkan bahwa gangguan terhadap akses menuju Pelabuhan Poto Tano berpotensi menghambat distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, EW LMND NTB menilai kericuhan yang terjadi dalam aksi PPS di kawasan Pelabuhan Poto Tano, termasuk aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan, merupakan gambaran nyata meningkatnya ketegangan di lapangan.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemekaran Pulau Sumbawa bukan lagi sekadar isu administratif, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial-politik yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Massa aksi yang berupaya mendekati area pelabuhan dan benturan yang terjadi dengan aparat menjadi sinyal bahwa eskalasi konflik dapat meningkat apabila tidak segera direspons melalui pendekatan dialogis dan solusi yang jelas.
“Kericuhan yang terjadi di Poto Tano harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan DPR RI. Jangan sampai aspirasi masyarakat yang tidak kunjung mendapatkan kepastian justru melahirkan ketegangan sosial yang lebih besar. Negara harus hadir memberikan jawaban, bukan sekadar membiarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tegas Muhammad Ramadhan.
