LOMBOK UTARA,SIARPOST – Di tengah pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara hingga Rp260 miliar, Dinas Sosial (Dinsos) justru mencatat capaian penting. Seluruh Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah berhasil dipenuhi.
Capaian tersebut ditandai dengan penyaluran bantuan paket sembako dan sandang bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar di Kecamatan Gangga, yang menyasar 112 penerima manfaat. Secara keseluruhan, bantuan serupa menjangkau 240 penerima di Kabupaten Lombok Utara.Senin 06/07/2026
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara, Fathurahman, mengatakan program tersebut bersumber dari APBD murni dan merupakan bagian dari upaya memenuhi lima SPM yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
“Di Dinas Sosial ada lima standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi, yaitu lansia, disabilitas, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, serta kebencanaan. Alhamdulillah, untuk Lombok Utara empat SPM sudah terpenuhi seluruhnya, sementara kategori gelandangan dan pengemis memang belum ada di daerah kita,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan memenuhi SPM tersebut tidak berarti persoalan sosial di Lombok Utara telah selesai. Masih banyak penyandang disabilitas, lansia, dan anak terlantar yang belum terjangkau bantuan akibat keterbatasan anggaran.
“Kami berharap ke depan jumlah penerima bantuan bisa ditambah karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan dan belum tersentuh program ini,” katanya.
Selain mengandalkan anggaran daerah, Dinsos juga terus menjalin sinergi dengan pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, bantuan dari Sentra Paramita Mataram milik Kementerian Sosial akan kembali disalurkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan kelompok rentan di Lombok Utara.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, mengapresiasi kinerja Dinas Sosial yang tetap mampu menjalankan program perlindungan sosial meski daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
Ia mengungkapkan, pemangkasan anggaran sebesar Rp260 miliar sebenarnya dapat digunakan untuk membangun jalan, jembatan, maupun memperluas program bantuan masyarakat. Namun kondisi tersebut membuat seluruh organisasi perangkat daerah harus berbagi beban.
“Program ini bisa terlaksana karena perjuangan Dinas Sosial dan seluruh pihak yang tetap berkomitmen membantu masyarakat, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak terlantar,” ujar Najmul.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan angka anak putus sekolah melalui program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial.
Menurutnya, tidak boleh ada lagi anak di Lombok Utara yang tidak mengenyam pendidikan hanya karena alasan ekonomi. Melalui Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan pendidikan anak dari keluarga miskin akan ditanggung pemerintah.
“Kalau ada anak yang tidak bisa sekolah karena masalah biaya, serahkan ke Sekolah Rakyat. Pemerintah ingin memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, capaian Dinas Sosial dalam memenuhi seluruh SPM menjadi bukti bahwa pelayanan terhadap kelompok rentan tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.(Niss)
